Kasus dugaan suap Bank Banten, KPK geledah ruang Sekwan DPRD Banten

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Selasa (16/2). Mereka menggeledah ruangan terkait kasus dugaan suap pembahasan peraturan daerah pendirian Bank Banten.Berdasarkan informasi dihimpun, sejumlah petugas KPK tiba sekitar pukul 08.00 WIB, dan langsung memasuki ruang Sekretaris Dewan (Sekwan). Hingga kini, penyidik KPK masih berada di dalam ruangan, dan mengamankan sejumlah berkas-berkas di dalam kantor wakil rakyat itu."Jumlah petugas KPK mah enggak tahu. Yang pasti datangnya tadi jam delapan," kata salah satu petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPRD Banten.Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan suap izin pendirian Bank Banten. Sebab, dua Anggota DPRD Banten, SM Hartono dan Tri Satya Santosa, ditangkap tangan penyidik KPK beberapa waktu lalu.KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Partai Golkar, S. M. Hartono, dan Anggota DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan, Tri Satria Santosa, serta Direktur Badan Usaha Milik Daerah Banten Global Development (BGD), Ricky Tampinongkol. Penangkapan terjadi di sebuah restoran di Serpong, Banten, Selasa 1 Desember 2015.Saat itu terjadi transaksi suap, diduga buat memuluskan pembahasan perda Bank Pembangunan Daerah Banten, dan tertuang dalam Rancangan Anggaran Pembelanjaan Daerah Banten tahun 2016. Dari mereka, KPK menyita fulus USD 11 ribu dan Rp 60 juta.Setelah 24 jam diperiksa, KPK menetapkan Hartono dan Tri sebagai penerima sogokan. Keduanya dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.Sementara, Ricky disangka sebagai pemberi suap. Dia diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.