MPR dukung pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

"Seharusnya di Papua ada 6 provinsi," ujar Zulkifli.

Marselinus Gual
Oleh Marselinus Gual - Reporter
MPR dukung pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
MPR dukung pembentukan Propinsi Papua Barat Daya. ©2016 merdeka.com/marselinus gual

Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima Deklarator Panitia Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang dipimpin oleh Andi Asmuruf. Pertemuan tersebut guna membahas pemekaran wilayah Papua Barat Daya menjadi provinsi sendiri.

Andi mengungkapkan rencana pembentukan provinsi baru itu dilakukan sejak tahun 2007. Selama memperjuangkan keinginan tersebut, Andi mengatakan pendukung pembentukan provinsi baru tak pernah melakukan tindakan anarkis.

Diungkapkannya bahwa, rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya didukung oleh rakyat dan selama ini pelaksanaan otsus (otonomi khusus) tidak berjalan dengan maksimal. Untuk itu dirinya menginginkan adanya provinsi baru.

Di Pulau Papua ada rencana pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Dari tiga rencana provinsi baru itu, secara administrasi Papua Barat Daya paling siap.

"Untuk itu kami meminta dukungan kepada bapak untuk membentuk Provinsi Papua Barat Daya," ujar Andi kepada Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/2).

"Bila ada ada kekurangan syarat, akan kami penuhi lagi," tambahnya.

Dijelaskan Andi, selama ini dalam memperjuangkan pembentukan provinsi baru dilakukan lewat cara konstitusi.

Mendapat aspirasi yang demikian, Zulkifli Hasan mendukung keinginan itu. "Bagus kalau Papua Barat dimekarkan. Seharusnya di Papua ada 6 provinsi," ujarnya.

Ia membandingkan luas Pulau Papua beberapa kali luas Pulau Jawa. Di Jawa saja ada beberapa provinsi seperti Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Jawa Timur. Pemekaran di provinsi Indonesia bagian timur itu perlu dilakukan guna untuk memperbaiki pelayanan masyarakat.

Zulkifli Hasan mengatakan dirinya akan melakukan pembicaraan masalah tersebut dengan Menteri Dalam Negeri. Zulkifli Hasan juga mengharapkan agar masalah pemekaran ini dibicarakan dengan pihak lain secara bersama, duduk bareng dengan Gubernur Papua Barat.

Rekomendasi