Basis data DNA di Indonesia tak lengkap bikin sulit ungkap kejahatan

Dalam kasus kejahatan dengan korban manusia (crime againts human), salah satu unsur paling penting dalam pengungkapannya adalah identifikasi sidik jari dan DNA. Sayangnya basis data sidik jari dan DNA di Indonesia belum lengkap."Indonesia hingga saat ini belum memiliki basis data DNA yang lengkap dan upaya pengembangannya masih terkendala beberpa hal, diantaranya adalah biaya dan perangkat hukum yang menunjang," tutur Kepala Pusat INAFIS Brigjen Subekti Suharsono dalam workshop kedokteran kepolisian 'Peran Teknologi Kedokteran Dalam Tugas Operasional Kepolisian', di Hotel Santika TMII, Jakarta Timur, Kamis (3/12).Pengembangan basis data DNA di Indonesia, lanjut dia, tentu saja memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Mengingat biaya aplikasi metode sidik jari DNA itu sendiri cukup tinggi, serta jumlah populasi orang yang perlu didata juga sangat besar. Sedangkan dari sudut pandang hukum, hingga saat ini Polri belum mempunyai aturan atau undang-undang yang memayungi kepentingan penegak hukum untuk mengambil sample DNA dari setiap orang, tetmasuk dari para tahanan di penjara dan residivis.Mengantisipasi kesulitan itu, Pusat Identifikasi Bareskrim Polri (Pusinafis) berhasil mengembangkan sistem identifikasi sidik jari dan raut wajah. Sistem tersebut nantinya akan dihubungkan dengan basis data kependudukan, mencakup seluruh penduduk Indonesia yang mempunyai nomor induk kependudukan dari kartu penduduk nasional. Subekti menjelaskan, sistem identifikasi tersebut dikenal dengan nama 'Mambis' (Mobile Automatic Multi Biometric Identification System). Perangkat Mambis telah didistribusikan ke tingkat Polres di seluruh Indonesia."Meskipun sistem identifikasi sidik jari merupakan sistem identifikasi manusia yang tergolong tertua di dunia, tetapi hingga saat ini sistem identifikasi ini masih memberikan peranan penting dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan apalagi dengan dukungan basis data dan sistem jaringan komputer seperti Mambis," pungkas Subekti.