Ide Provinsi Madura, rakyat sejahtera atau cuma nafsu berkuasa?

Pulau Madura selama ini dikenal sebagai daerah yang penduduknya kerap merantau. Ditambah dengan perangai mereka yang memang keras. Namun hal itu menjadikan mereka berpikir ulang.Setelah sekian lama berada di bawah kendali Provinsi Jawa Timur, beredar kabar penduduk di sana sedang mempersiapkan diri buat memisahkan diri dari Jawa Timur, dan mendirikan provinsi baru. Ide itu sudah berembus sejak tahun lalu.Hanya saja, niat itu tidak mudah diwujudkan. Butuh lebih dari sekedar tekad buat mendirikan Provinsi Madura. Perhitungan potensi daerah, baik dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mesti cermat dilakukan.Buat memuluskan ide itu, maka dibentuklah Panitia Persiapan Pembentukan Propinsi Madura (P4M). Panitia ini telah dibentuk beberapa hari lalu, dan gencar melakukan pertemuan serta menggelar diskusi dengan sejumlah tokoh Madura. Baik dari kalangan aktivis, lembaga nirlaba, dan akademisi di Pulau Garam itu.Tidak hanya itu, Panitia Pembentukan Provinsi Madura ini juga mulai gencar melakukan kunjungan ke empat kabupaten di Pulau Madura. Tujuannya buat menguatkan dukungan atas gagasan membentuk Provinsi Madura, seperti yang mereka inginkan.Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan, Jawa Timur, Asyhar, mengaku setuju dengan ide pembentukan Provinsi Madura digagas sebagian masyarakat di Pulau Garam itu."Saya setuju Madura menjadi provinsi," kata Asyhar di Pamekasan, seperti dilansir dari Antara, kemarin.Hanya saja, kata Asyhar, pembentukan provinsi itu tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Sebab harus melalui proses panjang, serta ada segudang persyaratan mesti dipenuhi. Salah satunya terkait jumlah minimal kabupaten/kota dalam sebuah provinsi, sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.Dalam dialog dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pamekasan digelar pada Selasa (13/10) lalu, Asyhar meyakini Madura memiliki banyak potensi. Baik potensi sumber daya alam, ekonomi maupun potensi budaya.Di samping itu, lanjut Asyhar, Madura mempunyai ciri unik tidak dipunyai daerah lain. Dia mencontohkan soal potensi pangan.Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang ini mengatakan, setiap tahunnya, data serapan pangan berupa gabah dan jagung di Pulau Madura selalu rendah ketimbang wilayah lain. Akan tetapi, lanjut dia, serapan data yang rendah itu tidak menunjukkan persediaan pangan di Pulau Garam Madura rendah. Karena menurut dia, masyarakat di sana biasa menyimpan hasil pertanian mereka buat kebutuhan makan selama satu tahun.

"Jadi, barometer nasional terkadang tidak bisa menjadi ukuran dan diberlakukan di Madura," lanjut Asyhar.Kendati demikian, Asyhar mengakui, dari sisi sumber daya manusia, Madura memang belum cukup memadai. "Makanya perlu tahapan," ucap Asyhar.Hanya saja, dari aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada hal-hal mesti dilakukan. Madura saat ini terdiri dari empat kabupaten. Yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Bila mengikuti syarat beleid, minimal sebuah provinsi mempunyai lima kabupaten atau kota.Menurut tokoh masyarakat Madura, Ahmad Zaini, ada beberapa cara supaya syarat itu terpenuhi. Pertama membentuk lebih dulu Kabupaten Kepulauan Kangean (di wilayah Sumenep). Kedua memekarkan Pamekasan menjadi Kabupaten dan Kota Pamekasan.Zaini meyakini potensi alam Madura melimpah. "Kenapa saya minta itu? Agar kekayaan alam Madura benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat Madura dan Indonesia pada umumnya. Selain itu SDA dan SDM di Madura sudah mumpuni. Ada potensi sapi Madura, garam, tembakau, rumput laut, jamu, batik, dan kami juga punya 104 titik minyak dan gas bumi," ucap Zaini.Sementara itu, anggota DPRD Jatim asal Madura, Mahdud, agak pesimis dengan gagasan pembentukan Provinsi Madura. Menurut dia, infrastruktur di sana belum memadai, apalagi soal kemampuan manusianya."Menata SDM, infrastruktur serta syarat lainnya. Jangan sampai hanya secara politik keinginan itu timbul. Selain politisi, akademisi juga harus bicara juga. Sebab di situ ada sejarah, kita bicara sejarah seperti apa dan lainnya," kata Mahdud.Mahdud mengatakan sumber daya alam di Madura memang cukup. Namun pengelolaannya juga mesti dilakukan tenaga profesional.

"Makanya seluruh elemen harus duduk bersama, jangan hanya satu kelompok. Kita harus bicara hati ke hati. Kalau SDA bisa kita semua tahu, cuma pengelolanya ini lho, SDM-nya ini lho," ujar Mahdud.Apalagi di sisi lain, lanjut Mahdud, memekarkan satu kabupaten butuh waktu dan uji kelayakan. Waktunya pun tidak sebentar."Itu saja butuh waktu bertahun-tahun, belum lagi mempersiapkan SDM. Jangan sampai kita jadi penonton terus. Lihat Suramadu sekarang, kosong (tak membawa kesejahteraan) kan," imbuh Mahdud.Masyarakat juga mesti berkaca dari kasus suap menyeret mantan Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan, Fuad Amin Imron. Dari perkara itu terkuak bagaimana dia mengakali kontrak sumber daya alam, yakni minyak dan gas, hanya buat kesejahteraan keluarganya. Duit yang mestinya dipakai mensejahterakan warganya, hanya berputar di keluarganya.Kondisi masyarakat di sekitarnya pun sangat timpang. Dia pun melanggengkan kekuasaan dengan mempraktikkan politik dinasti. Hal ini mesti disadari banyak pihak. Supaya tidak hanya bermodal nafsu besar membentuk provinsi, tetapi salah urus dan akhirnya warga tetap tidak sejahtera. Bila hal itu terjadi, maka tak ada bedanya Madura dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Pemekaran pun tak berarti apa-apa, dan hanya menghidupi raja-raja kecil yang terus berdiri di atas penderitaan masyarakat.