JK sebut Australia tak beretika suap imigran masuk ke Indonesia

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah Indonesia akan terlebih dahulu mencari kebenaran kabar yang menyatakan pemerintah Australia membayar sejumlah uang kepada para pencari suaka untuk meninggalkan perairan Australia dan menuju Indonesia.Menurut JK, jika memang hal itu benar, maka tindakan tersebut tidaklah beretika. Terlebih lagi tindakan tersebut dilakukan oleh negara tetangga Indonesia."Namanya kan menyogok kan, artinya kan. Orang saja menyogok salah apalagi negara menyogok, tentu tidak sesuai dengan etika-etika yang benar daripada hubungan bernegara," tutur JK di Istana Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (15/6).Meski demikian, JK mengatakan, pemerintah Indonesia masih belum menyiapkan tindakan tertentu terhadap Australia, maupun terhadap para pencari suaka tersebut."Belum, belum. Itukan baru berita. Harus kita tahu benarnya ya kan. Mereka kan membantah. Ya kan baru muncul dipermukaan kan. Indonesia mempertanyakan itu," imbuh JK.JK menilai, tindakan Australia menyalahi kesepakatan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pengungsi."Iya bisa menjadi human traficking artinya kan karena artinya dia (Australia), apalagi dalam skala pengungsi karena PBB kan punya aturan tentang pengungsi dan itu Australia termasuk yang tanda tangan di konvensi itu. Indonesia malah tidak," tutur JK.Indonesia, lanjut JK, tentu menjaga wilayah perbatasannya dari para pengungsi. "Tentu pasti dijaga itu. Itu jangan lupa, luas Australia-Indonesia luas sekali dia punya perbatasan. Luas sekali sepanjang Hindia itu, bagaimana caranya (pengungsi dari Australia tiba di Indonesia)," ungkap JK.Sebelumnya, Media Australia dan Indonesia melaporkan bahwa seorang kapten dan dua awak yang ditangkap karena dugaan terlibat perdagangan manusia mengatakan kepada polisi Indonesia bahwa mereka membayar masing-masing USD 3.860 agar kapal mereka yang membawa 65 pendatang berlayar kembali ke Indonesia. Penumpang itu kebanyakan berasal dari Bangladesh, Sri Lanka dan Myanmar.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menanyakan masalah itu kepada dutabesar Australia di Indonesia, Paul Grigson."Dia berjanji akan melanjutkan pertanyaan saya itu ke Canberra," kata Retno kepada wartawan. "Kami sangat prihatin, jika hal itu benar."Menlu Australia Julie Bishop dan Menteri Imigrasi Peter Dutton membantah berita itu, namun PM Tony Abbott menolak memberi komentar dengan alasan keamanan operasi.PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkritik Australia terkait kebijakan keras terhadap pencari suaka yang menurut Perdana Menteri Tony Abbott perlu diterapkan agar tidak terjadi korban jiwa di laut.Australia bertekad menghalangi para pencari suaka mencapai wilayahnya dengan mengusir kapal pembawa pendatang itu kembali ke wilayah Indonesia jika bisa. Dan juga mengirim para pencari suaka ke tempat penampungan sementara di negara-negara miskin seperti Papua Nugini dan Nauri.