Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajukan anggaran Rp 1 triliun untuk penyediaan lahan pembangunan infrastruktur tahun 2016. Pengajuan anggaran sebesar itu dilakukan karena program prioritas pemerintah ke depan adalah membangun infrastruktur.
Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Ketua BPN, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas pemerintah.
"Kami mengajukan angka yang cukup signifikan sebesar Rp 1 triliun untuk penyediaan lahan yang memprioritaskan pembangunan dan reforma agraria," kata Ferry, di Jakarta, Jumat (5/6).
Menurutnya, jumlah tersebut tidak harus berada didalam pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Melainkan, terbagi dalam beberapa kementerian yang berhubungan dengan pembangunan tersebut. Ia juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait dengan pengajuan anggaran itu.
"Saya sudah komunikasikan ke Menkeu dan Bappenas, dari jumlah itu tercermin tidak anggaran sektoral. Tapi manakal itu terakomidir dari kementerian lain, Bappenas ada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan. Tapi kita katakan tentang perlunya anggaran penyediaan lahan," katanya.
Politikus Partai NasDem itu menegaskan apa yang diperintahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepadanya, agar dalam penyusunan anggaran harus berdasarkan kepada program prioritas.
"Anggaran kami dari Rp 5,2 triliun yang lalu menjadi Rp 7,6 triliun. Kenaikan itu bukan dibagi rata pada bidang program, tapi harus terlihat pada program pokok,"