Kisruh suksesi raja, Keraton Yogyakarta diminta patuhi undang-undang

Terkait kisruh soal suksesi kepemimpinan di tubuh Keraton Yogyakarta dengan munculnya Sabda Raja dan Dawuh Raja, Ketua Tim Pemantau Daerah Khusus dan Istimewa DPR RI, Fadli Zon, menilai hal itu belum memaksa pengubahan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Menurut dia, saat ini permasalahan itu masih terbatas di dalam Keraton Yogyakarta dan belum mendesak perubahan beleid."Kita masih melihat belum masuk ke ranah Undang-Undang, masih domain internal. Kita harap itu bisa selesai," kata Fadli saat ditemui usai kunjungan ke DPRD DIY, Jumat (5/6).Meski demikian, Fadli menganggap jika permasalahan itu sudah mengganggu pelaksanaan undang-undang, maka dia akan turun tangan. Dia menambahkan, kedudukan semua orang di Indonesia adalah sama di mata hukum. Karena itu siapa pun harus patuh terhadap undang-undang merupakan produk hukum."Saya kira punya kedudukan yang sama, justru itu harus mengikuti apa yang tertera dalam undang-undang," ujar Fadli.Sementara itu, Ketua Paguyuban Dukuh Se-DIY, Sukiman, saat bertemu dengan Fadli Zon menyampaikan kekhawatirannya, terkait adanya upaya mengubah undang-undang Keistimewaan DIY, menyusul terbitnya Sabda Raja dan Dawuh Raja. Dia meminta agar DPR RI tidak melakukan perubahan apapun dalam UU Keistimewaan Yogyakarta."Saya curiga jangan-jangan ada yang diam-diam ke DPR RI dan meminta undang-undang keistimewaan diubah. Kami berharap undang-undang keistimewaan ini tetap langgeng," kata Sukiman.