Anggota DPR kecam Sekjen PBB ikut campur soal hukuman mati

Anggota Komisi I DPR Tb Hasanuddin mengecam intervensi Sekjen PBB Ban Ki-moon perihal hukuman mati di Indonesia. Alasannya, kata dia, sepanjang sejarah belum ada sekjen PBB yang berbicara hukum positif di negara masing-masing. "Hukuman mati adalah hukuman positif di Indonesia, sehingga Sekjen PBB tidak perlu ikut campur, karena ini bukan masalah konflik antarnegara tapi hukum yang berlaku di negara-negara itu," kata TB Hasanuddin di Jakarta, Selasa (28/4). Politikus PDIP ini mencontohkan di negara lain seperti Malaysia, Afrika Timur Tengah banyak yang menerapkan hukuman mati. Bahkan di Amerika sendiri masih ada hukuman mati tapi Sekjen PBB tidak pernah mencampuri itu. Menurut Hasanuddin, memang bukan tugas PBB untuk mengintervensi hukuman mati sebuah negara, termasuk di Indonesia. Dia pun menuding intervensi tersebut karena mendapatkan bisikan dari pemimpin negara Australia, Prancis, Brazil yang warganya akan dieksekusi dalam waktu dekat. "Kedua, langkah Ban Ki moon dapat menurunkan kredibilitas PBB karena sebelumnya tidak pernah mengurus yang lain. Bahkan langkah ini bisa menurunkan kredibilitas Ban Ki moon sendiri di mata dunia karena bukan tugas dan wewenangnya. Ini menunjukkan PBB sudah terbiasa mendapat tekanan dan PBB di bawah kepemimpinan Bang Ki Mon lemah," tukasnya.

Seperti diketahui dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika 2015 di Jakarta pekan lalu, Presiden Jokowi mengkritik PBB yang tidak berdaya melihat ketidakadilan global.

"Di saat sekelompok negara kaya mengatakan bisa mengubah dunia dengan niatnya sendiri, maka ketidakseimbangan global telah menghancurkan kita semua, sementara makin kuat terlihat bahwa PBB tidak bisa melakukan apa-apa," kata Jokowi.

"Aksi-aksi kekerasan tanpa mandat PBB, telah memperlihatkan bahwa mengabaikan keberadaan organisasi internasional itu. Untuk itu kita sebagai negara Asia Afrika, mendesak dilakukannya reformasi PBB agar berfungsi sebagai organisasi dunia yang mendorong keadilan bagi semua bangsa," imbuh Jokowi.