Jokowi diminta berani pasang badan sikat penyelundup BBM subsidi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla teguh dengan pendirian bakal menaikkan harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam waktu dekat. Alasan pemerintah adalah beban subsidi BBM sudah sangat menekan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.Namun, Politikus Partai Hanura Erik Satrya Wardhana menantang Presiden Jokowi buat mengambil langkah terobosan terkait kemelut BBM bersubsidi. Sebab, dia meyakini subsidi BBM bukanlah variabel tunggal yang menekan APBN."Presiden Jokowi harus mengambil langkah menekan biaya pengadaan BBM bersubsidi, dengan menata ulang sistem pengadaan dan efisiensi biaya produksi, transportasi dan distribusi," kata Erik kepada awak media dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (16/11).Selain itu, Erik meminta pemerintahan Jokowi memperbaiki cara menghitung besaran subsidi BBM. Yakni dengan cara menghitung harga pokok produksi BBM bersubsidi secara berdaulat terlebih dulu dan memakainya sebagai patokan dalam menghitung persentase subsidi dalam APBN.

Langkah lain disarankan Erik adalah Jokowi justru harus menekan subsidi listrik dengan mengganti sumber energi lebih murah dan ramah lingkungan. Dia juga meminta supaya subsidi listrik harus diperketat hanya ditujukan buat mengurangi beban biaya rumah tangga rakyat miskin, dan mengurangi beban biaya produksi usaha kecil, mikro, dan koperasi.Erik juga menekankan Jokowi harus menggenjot persentase penerimaan pajak hingga 13,5 persen, dan melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan APBN. Langkah tak kalah penting menurut dia adalah Jokowi mesti berani pasang badan memberangus praktik penyelundupan BBM bersubsidi dan cara licik lainnya dilakoni pemain migas hitam.