RUU Pilkada, Demokrat setuju mekanisme Pilkada dipilih DPRD

Panitia Kerja RUU Pilkada di DPR terus menggodok perihal mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah pemilu langsung oleh rakyat atau melalui tidak langsung lewat DPRD. Partai Demokrat sendiri memilih opsi bahwa Pilkada dipilih oleh DPRD.Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Khatibul Umam Wiranu menyatakan, DPRD juga merupakan representasi suara rakyat. Oleh karena itu, pihaknya mendukung Pilkada dipilih melalui DPRD."Partai Demokrat mendukung pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD sebagai representasi dari suara masyarakat. DPRD sebagai wakil yang dipilih secara langsung, bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat tentang siapa pemimpin yang diharapkan," kata Khatibul kepada wartawan di DPR, Jakarta, Jumat (4/9).Khatibul menyatakan, dalam ketentuan konstitusi pelaksanaan Pilkada tidak diterangkan dilakukan secara langsung, melainkan hanya disebutkan dilakukan secara demokratis."Dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4: 'Gubernur, Bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis', di pasal ini tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa Pilkada harus dilaksanakan secara langsung," tegas dia.Selain itu, lanjut dia, dalam praktik penyelenggaraan Pilkada langsung selama ini, hampir tidak ada Pilkada yang tidak melahirkan masalah. Mulai dari ketegangan sosial, kerusuhan, sampai berujung pada meja pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK)."Hampir semua. tahapan melahirkan ketegangan dan kerawanan baik sosial maupun politik. Belum lagi praktik money politics yang mereduksi nilai-nilai moral di tengah masyarakat. Dengan begitu, Pilkada langsung lebih banyak mudorotnya dibanding manfaatnya," pungkasnya.Diketahui, Panja RUU Pilkada melahirkan tiga opsi, pertama pasangan gubernur, wali kota dan bupati dipilih langsung seperti sekarang. Dalam opsi ini didukung oleh PDIP, Hanura, PKB, PKS dan pemerintah.Opsi kedua, pasangan gubernur, wali kota dan bupati dipilih oleh DPRD didukung oleh Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan Gerindra. Opsi ketiga, gubernur dipilih langsung, namun bupati, wali kota dipilih DPRD hanya didukung oleh DPD.