Tim Prabowo tuding surat DKP sengaja disimpan Wiranto

Tim Kampanye Nasional Prabowo - Hatta mempertanyakan tujuan mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto terkait Surat Keputusan (SK) Dewan Kehormatan Perwira (DKP), yang berisi rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto dari ABRI (TNI)."Apa tujuan mengangkat isu DKP ini. Apa ini bentuk kepanikan tim nomor dua bahwa tren elektabilitas Jokowi turun sekarang," kata Anggota Tim Kamnas Prabowo - Hatta , Andre Rosiade, di Rumah Polonia, Sabtu (21/6).Dia menambahkan, kenapa pada pilpres tahun 2009, saat Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden, tidak ada satu jenderal pun yang mengangkat isu ini. "Dia mengatakan, berdasarkan SK Panglima ABRI No 838 tahun 1995 tentang Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Panglima ABRI tidak punya wewenang untuk membuat DKP untuk Pati (Perwira Tinggi). Pangab hanya mempunyai wewenang membuat DKP untuk Pamen (Perwira Menengah, dari Kolonel ke bawah).Andre menambahkan, tim pemeriksa yang menjadi anggota DKP minimal 3 orang harus memiliki pangkat lebih tinggi dari terperiksa."Faktanya, hanya satu orang yang memiliki pangkat lebih tinggi, yaitu KASAD Jenderal Subagyo HS."Timses Prabowo menduga Wiranto sengaja menyimpan surat DKP untuk kepentingan sendiri. Apalagi pihak Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku surat DKP tak pernah disimpan di Sekretariat Mabes TNI."Diindikasikan dokumen DKP itu disimpan secara pribadi oleh Pangab saat itu, saudara Wiranto . Pak Wiranto mengetahui tindakannya ini inkonstitusional dan ilegal, menyalahi SK Panglima Abri no 838 tahun 1995. Karena itulah, dokumen tersebut tidak disimpan di Mabes TNI," kata Andre.Sebelumnya, mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto angkat bicara soal surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari dinas militer pada 1998 lalu. Wiranto menjelaskan soal polemik Prabowo diberhentikan secara terhormat atau tidak.Menurutnya, seorang prajurit berhenti dari dinas militer ada dua jenis, yakni secara terhormat atau tidak terhormat."Diberhentikan dengan hormat karena sudah habis masa dinasnya karena cacat akibat operasi, karena sakit jadi tidak bisa melanjutkan tugas, atau karena permintaan sendiri dan diizinkan atasannya," kata Jenderal (Purn) Wiranto di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (FORUM KPK) Jalan HOS Cokroaminoto 55-57, Jakarta Pusat, Kamis (19/06).Wiranto pun mengaku surat tersebut disimpan di Sekretariat Mabes ABRI.