Soal kenaikan BBM, paradigma subsidi pemerintah harus diubah

Rencana kenaikan harga BBM terus menjadi polemik. Sebagian besar fraksi di DPR mendukung kenaikan tersebut namun sebagian yang lain tetap menolak kenaikan tersebut.Beberapa pihak justru menyalahkan sikap pemerintah yang selalu bermain dengan harga. Seharusnya, pemerintah tidak lagi terjebak pada permainan harga tetapi memperhatikan dampak yang lebih luas."Paradigma subsidi harus diubah ke subsidi masyarakat, tetapi untuk menerapkan itu identifikasinya jelas dan persyaratannya banyak, nomor administrasi penduduk harus dibenahi," kata wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Satya Widya Yudha di warung daun, Jakarta, Sabtu (15/6).Padahal, untuk kenaikan BBM kali ini yang paling berat justru para pengendara. Bukan rakyat kalangan bawah yang tidak punya kendaraan."Kenaikan BBM ini banyak yang salah kaprah tidak karu-karuan, padahal yang protes itu kan yang punya kendaraan. Oleh karena itu dari kenaikan BBM ini bagaimana memitigasi penduduk yang tidak punya kendaraan," lanjutnya.Solusi paling penting juga menurutnya, mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Serta menggantinya dengan bentuk energi lain."Perbaiki masalah di hulu itu, Indonesia bukan lagi kaya minyak maka perlu energi minyak ke BBG. Permasalahan hulu dulu perbaiki," tutupnya.Sebelumnya, rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPR sudah menyetujui skema bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi naiknya harga BBM. Meski ada koreksi berupa pemangkasan waktu pelaksanaan, mayoritas parpol telah menyatakan kata sepakat.Selesai di Banggar, keputusan akhir soal BLSM yang jadi penentu naiknya harga BBM tinggal menunggu hasil rapat paripurna yang berlangsung Senin (17/6) mendatang.