DPR sepi, fraksi harus tanggung jawab

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Muhammad Prakosa mengatakan, banyaknya anggota dewan yang bolos di tahun politik ini, merupakan tanggung jawab masing-masing fraksi. Bukan wewenang BK DPR."Memang disiplin itu di fraksi, itu komandannya. Kalau fraksi disiplin, DPR juga disiplin," kata Prakosa di kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (21/2).Sebagai alat kelengkapan DPR, BK bakal menerapkan aturan baru terkait absensi anggota DPR. Seperti saat rapat paripurna, BK mewajibkan anggota datang dan mengisi daftar kehadiran."Terutama di ruang rapat paripurna, kita kan lihat tanda tangan ada 300, tapi yang ada di ruangan hanya 100. Harus ditegakkan peraturan, kehadiran itu kehadiran fisik," ujarnya.Selanjutnya, BK akan mewajibkan petugas untuk mencocokkan kertas absensi dengan bangku rapat. Mekanismenya, petugas mengecek satu per satu kursi anggota saat rapat paripurna.Namun, peraturan itu tidak langsung diterapkan. Sebagai langkah awal, BK melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan alasan supaya anggota dewan tidak kaget dengan aturan tersebut.Entah berapa lama waktu sosialisasinya, Prakosa tidak pasti menjelaskan. Yang jelas, diharapkan peraturan segera diterapkan sebelum berakhirnya tahun politik.Terkait sanksi, nampaknya BK tidak sungguh-sungguh memberikan efek jera. BK hanya mensosialisasikan nama-nama anggota yang tidak hadir di rapat."Sanksinya nama-nama anggota dewan hanya ditempel depan di ruang BK," ujarnya.