Bentrok di Sumbawa karena pejabat sibuk urusi kampanye

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengatakan, konflik horizontal di Sumbawa, bukan bentuk lemahnya kontrol polisi. Namun, karena minimnya pembinaan pemerintah daerah setempat."Pemda sibuk mengurus mengembalikan dana kampanye jadi bupati, wali kota atau gubernur. Bukan untuk kesejahteraan rakyat," kata Martin di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (23/1).Menurut Martin, tugas polisi hanya bertindak ketika suatu peristiwa telah terjadi. Sehingga pada kasus Sumbawa, polisi bukan pihak yang patut disalahkan sepenuhnya.Justru, lanjut Martin, kalau berbicara pencegahan, peran intelijen negara malah dipertanyakan mengapa sampai kecolongan. Sehingga belasan rumah menjadi sasaran kemarahan."Jangan salahkan intelijen polisi, karena intelijen polisi bersifat kriminal, seperti perampokan," kata Martin.Selain belasan rumah dirusak dan dibakar, sebanyak 90 orang telah ditangkap. Mereka ditangkap karena melakukan penjarahan di berbagai tempat, dalam kerusuhan tersebut.