Ramai-ramai minta SBY tengahi perseteruan Polri versus KPK

Desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menengahi perseteruan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguat. Desakan kal ini datang dari anggota dewan, pimpinan MPR dan masyarakat."Benar, presiden bukan atasan KPK, tetapi presiden membawahi Polri. Pasalnya, Polri itu bertanggung jawab kepada presiden. Perintah harian kepada Polri sudah harus diberikan: Polri harus membantu KPK," kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari kepada merdeka.com, Minggu (7/10).Jika SBY tidak turun tangan, masyarakat bisa marah karena proses pemberantasan korupsi akan terganggu. Menurut dia, yang dibutuhkan masyarakat adalah proses pemberantasan korupsi terus berjalan tanpa pandang bulu."Ingatlah, bagi rakyat tidaklah penting apakah Polri benar ataukah KPK yang benar. Bagi rakyat yang penting koruptor segera diringkus. Bagi rakyat tidak penting kucing yang gemuk ataukah kucing yang kurus. Yang penting kucing mana bisa segera menangkap tikus besar secepat-cepatnya," jelas Hajriyanto.Sementara Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo berpendapat sama. Dia berharap SBY mengambil inisiatif menyelesaikan persoalan KPK versus Polri. Jika tidak segera diselesaikan, ia curiga ada sesuatu dibalik pembiaran ini."Sudah jelas bahwa KPK dan Polri gagal menemukan jalan untuk menyelesaikan persoalan. Karena itu, Presiden tidak bisa lagi hanya menunggu," kata Bambang.Menurut politikus Golkar ini, jika dibiarkan berlarut-larut, Presiden sendiri yang dirugikan karena akan muncul anggapan negatif. "Lebih dari itu, publik pun semakin yakin bahwa efektivitas pemerintahan sekarang ini terus menurun," ujar Bambang.

Hari ini, ribuan masyarakat turun ke jalan mendukung KPK dengan tema "Save KPK". Tidak hanya di Jakarta, dukungan juga terus mengalir di berbagai daerah. Dukungan ini buntut dari rencana Polri menangkap salah satu penyidik KPK bernama Kompol Novel Baswedan.