BNPB: Tenda Rp 15 miliar bukan hanya untuk presiden

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantah usulan pengadaan tenda sebesar Rp 15 miliar khusus untuk keperluan kunjungan presiden di lokasi bencana. Anggaran tersebut untuk pengadaan satu set posko portabel yang berbentuk tenda atau kontainer yang berjumlah puluhan.

"Tendanya bukan seperti tenda pramuka atau pengungsi. Ini semua inisiatif BNPB, bukan dari presiden," kata Kepala Pusat Data informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, dalam rilis di Jakarta, Senin (17/9).

Sutopo membeberkan, dalam satu set portabel tersebut terdiri dari beberapa ruangan, seperti pos komando, ruang koordinasi, ruang radio komunikasi, media center, ruang bedah atau perawatan, logistik, peralatan, ruang istirahat, dan lainnya.

Selain itu, pertimbangan lain pengadaan tenda tersebut karena, bahan yang digunakan juga kuat menahan ancaman bencana. Seperti abu dan pasir letusan gunung api, dan gempa bumi.

"Saat bencana ketika ada kunjungan VVIP seperti presiden, wapres, menteri atau pejabat lain dapat menginap di posko tersebut," lanjutnya.

Pengalaman saat bencana seperti banjir bandang di Wasior, tsunami di Mentawai, dan gempa di Padang, membuat BNPB dan BPBD kesulitan mencari ruangan yang memadai sebagai pos komando. Terlebih jika terjadi gempa bumi besar, yang menyebabkan bangunan roboh.

Menurut Sutopo, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VIII DPR RI dengan BNPB, beberapa anggota DPR sepakat dan mendukung usulan tersebut. Dalam hal ini BNPB akan mengikuti semua keputusan DPR.

"Jika ditolak, BNPB tidak akan melanjutkan usulan tersebut. Jika disetujui, mekanisme pengadaannya pun melalui sistem LPSE yang terbuka, transparan dan semua bisa mengikuti lelang," kata Sutopo.