Rapat paripurna 'nasib' Bupati Aceng diundur pukul 13.00 WIB
Merdeka.com - DPRD Garut menunda waktu pelaksanaan sidang paripurna yang akan membahas nasib Bupati Aceng HM Fikri. Sidang paripurna yang sedianya akan digelar pukul 09.00 WIB, diundur menjadi pukul 13.00 WIB.
"Kayaknya waktunya mepet (dengan salat Jumat), jadi kami akan tunda hingga pukul 13.00 WIB, siang nanti," kata Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ahmad Bajuri, di Gedung DPRD, Jumat (21/18).
Rapat itu rencananya akan mendengarkan pandangan setiap fraksi yang ada di DPRD Garut soal hasil investigasi panitia khusus (Pansus) terhadap nikah siri Aceng. Usulan itu nantinya akan diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA) yang kemudian dikaji.
Pantauan merdeka.com di lokasi, aktivitas di sekitar kantor Bupati Garut dan Gedung DPRD Garut berlangsung normal. Namun, ratusan aparat Kepolisian tampak berjaga-jaga dengan persenjataan lengkap.
Di halaman pendopo DPRD terparkir kendaraan taktis seperti mobil barracuda, water canon, dan panser. Sementara itu kawat melingkar berdiamater sekitar 1 meter tampak mengitari, sekitaran gedung.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akmaludin Nugraha, caleg yang juga anggota DPRD Kabupaten Tangerang periode 2019-2024 menduga telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan caleg partainya
Baca SelengkapnyaDede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaBupati Kendal beri ucapan selamat kepada Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022
Baca SelengkapnyaBupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1) sekitar pukul 09.12 WIB. Dia dikawal ketat petugas KPK.
Baca SelengkapnyaRapat pleno penghitungan suara tingkat kabupaten/kota akan dilakukan hingga 5 Maret 2024
Baca SelengkapnyaTiming dari impor tersebut juga harus dipikirkan Kementerian Perdagangan RI.
Baca SelengkapnyaSeorang Prajurit TNI AD asal Biak Provinsi Papua mengaku baru dua kali menginjakkan Kakinya ke Ibu Kota Jakarta.
Baca SelengkapnyaKPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca Selengkapnya