Merdeka.com - Satreskrim Polresta Palembang menjadwalkan akan melimpahkan berkas kasus tindak pidana pemilu dengan lima komisioner KPU Palembang ke kejaksaan pada Rabu (19/6). Sejauh ini kelima tersangka tidak dilakukan penahanan.

Wakil Kasatreskrim Polresta Palembang AKP Ginanjar Aliya Sukmana mengungkapkan, saat ini pihaknya terus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi untuk melengkapi berkas. Pemeriksaan melibatkan anggota Bawaslu Palembang dan beberapa KPPS di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

"Jika sudah lengkap semua, Rabu nanti berkasnya kita limpahkan ke kejaksaan," ungkap Ginanjar, Selasa (17/6).

Dikatakannya, para tersangka dikenakan Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu junto Pasal 55 ayat (1) KUHP subsider Pasal 510 UU Pemilu. Ancaman hukumannya dua tahun penjara.

"Selama proses kasus ini kelima tersangka tidak ditahan," ujarnya.

Lihat KPU di Liputan6.com

Sementara itu, Ketua Bawaslu Palembang M Taufik mengatakan, selaku pelapor pihaknya mempercayakan kepada penyidik dan kejaksaan untuk memprosesnya. Dirinya sudah memberikan keterangan pendukung berdasarkan fakta di lapangan.

"Kami menilai ada indikasi tindak pidana pemilu yang dilakukan KPU Palembang. Oleh karena itulah kami melapor ke Gakkumdu," pungkasnya.

Diketahui, Ketua KPU Palembang berinisial EF dan empat anggotanya, yakni YO, AB, SA, dan AI, ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polresta Palembang pada 11 Juni 2019.

Mereka sebelumnya dilaporkan Bawaslu setempat karena tidak melaksanakan rekomendasi untuk pemungutan suara lanjutan (PSL) di beberapa TPS di Kecamatan Ilir Timur II Palembang pada 27 April 2019. KPU Palembang dinilai menghilangkan hak masyarakat untuk mencoblos.