Puluhan Ribu Rumah di Garut Tidak Layak Huni, Kuwait Bantu Perbaiki 200 Unit Tiap Tahun

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Garut, Ahmad Mulyana mengatakan bahwa hingga saat ini jumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Garut, Jawa Barat masih  banyak. Mengacu pada data, jumlahnya mencapai puluhan ribu dan tersebar di 42 kecamatan berbeda dari utara sampai selatan Garut.

“Di tahun 2024 jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani 880 unit. Dan saat ini sisa yang belum ditangani berjumlah 27.590,” kata Ahmad, Jumat (14/2).

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana mengatakan bahwa jumlah masyarakat miskin di Garut memang masih cukup tinggi. Hal tersebut pun yang menjadikan tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Garut.

Ia menjelaskan bahwa jumlah rumah tidak huni di Garut tersebar di 42 kecamatan.

“Jika tiap desa ada 1 saja rutilahu, maka jumlahnya telah mencapai 442, sedangkan saat ini jumlah rutilahu di tiap desa lebih dari 1, bahkan ada yang mencapai puluhan,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Garut pun menurutnya dihadapkan dengan persoalan lain, yaitu keterbatasan pendanaan untuk program perbaikan rumah itu. Selama ini, untuk satu rumah anggaran dana yang diberikan untuk perbaikan Rp15 juta.

“Angka itu tentunya tidak cukup, apalagi bila kemudian dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan ideal itu Rp25 juta per rumah. Namun (karena kondisi keterbatasan pendanaan), besaran bantuan hanya Rp15 juta saja,” katanya.

Dalam perbaikan Rutilahu, menurutnya sangat sedikit sekali perusahaan besar yang berkontribusi. Dari sekian banyak perusahaan yang ada di Garut, hanya dua perusahaan yang mau mengalokasikan anggaran melalui dana coorporate social responsibility.

“Kedua perusahaan itu dari perbankan milik pemerintah daerah dan provinsi. Sisanya tidak ada,” ungkapnya.

Ia mengaku cukup menyayangkan minimnya kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial di area mereka beroperasi. Padahal menurutnya perbaikan rumah tidak layak huni menjadi salah satu program penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami pikir, tentunya peran aktif perusahaan diperlukan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa kesadaran akan tanggung jawab bersama, termasuk untuk membantu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan”, katanya.

“Kami akan mendorong pihak perusahaan serta pihak lainnya untuk ikut serta dalam program upaya penanganan rutilahu ini. Karena kalau hanya mengandalkan APBD tentu akan sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan perbaikan rumah warga yang tidak layak huni,” sambungnya.

Di Kecamatan Kersamanah, Garut, Jawa Barat, pembangunan rutilahu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Donatur dari Negara Kuwait melalui Pondok Pesantren Darussalam ikut ambil bagian melakukan perbaikan ratusan rumah warga sekitar pesantren.

Salah satu Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah, Garut, KH. Devi Muharrom Sholahuddin mengatakan bahwa selama ini setidaknya lebih dari 200 rumah tidak layak huni diperbaiki. Setiap tahunnya, minimal lima rumah dilakukan perbaikan.

Diakui Devi, perbaikan rumah tidak layak huni itu dilakukan sebagai bagian dari komitmen sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Setiap tahun kami membangun minimal lima rumah, kadang bisa sampai sepuluh rumah,” katanya.

Untuk satu rumahnya, dijelaskan Devi, pihak donatur menyiapkan anggaran sebesar Rp35 juta untuk perbaikan. Tidak hanya itu saja, setiap rumah juga diberi kelengkapan rumah tangga seperti kasu, kursi, kompor gas dengan tabungnya, dan dispensernya.

Dengan anggaran yang disiapkan itu, setiap rumah harus dibangun permanen agar nyaman ditinggali. “Luas rumah minimal 30 meter persegi, dengan standar memiliki ruang tamu, dua kamar tidur (utama dan anak), dapur, serta kamar mandi di dalam rumah,” ungkapnya.

Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu bentuk nyara kepedulian para donatur asal Kuwait untuk kesejahteraan masyarakat Garut. Karena selain pembangunan rutilahu juga, para donatur secara konsisten memberikan bantuan sosial lainnya.