Protes pengelola, pedagang Pasar Induk Tanah Tinggi mogok dagang 3 hari

Merdeka.com - Ribuan pedagang Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang mogok berdagang. Ketua Pedagang Pasar Induk Tanah Tinggi Luster Siregar menyatakan, aksi mogok berdagang kali ini lantaran pihaknya kesal dengan kebijakan dan intimidasi pengelola pasar terhadap para pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di tempat itu.

"Kami akan mogok dagang dari tanggal 13-15 November ini," ucap Luster, Tangerang, Senin (13/11).

Pihaknya, kata dia juga meminta maaf kepada masyarakat akibat adanya aksi mogok dagang ini. "Sebelumnya kita meminta maaf kepada masyarakat, karena secara otomatis akan terganggu transaksi jual beli di Tanah Tinggi Pasar Induk Tangerang ini. Jadi kita sudah imbau dan ini sudah jadi kesepakatan semua pedagang bahwa hari ini Senin sampai Rabu besok kita mogok dagang. Itulah aksi kita," tegasnya.

Utamanya, aksi tersebut lanjut dia, agar menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Tangerang terkait pemaksaan perpanjangan kontrak tahun 2021 sampai 2026. Padahal kontrak baru akan berakhir tahun 2021.

"Kontrak kami adalah sewa guna selama 20 tahun sejak 2002 sampai 2021, tapi ini masih ada 4 tahun ke 2021 kami sudah dimintakan uang perpanjangan kontrak sampai 2026," cetus dia.

Selain itu, poin penting lainya adalah dugaan pemaksaan pengelola pasar atas distribusi setiap barang masuk sebesar Rp 100 per kilogram. Sementara setiap harinya ada 700 juta kilo barang masuk ke pasar.

"Kita kalikan 100 perak dikali 7 juta kilogram berarti Rp 700 juta, mereka dapatkan dari pedagang perhari, berarti setiap bulan itu mereka akan mengambil keuntungan kurang lebih Rp 21 miliar, ini sangat merugikan kami," ucap dia.

Saat ini lanjut dia, 80 persen pedagang Pasar Induk Tanah Tinggi ikut melakukan aksi mogok. "Artinya ada 1.000 pedagang lebih yang berdemo. Kita imbau kepada seluruh pedagang jika ada barang yang masuk dan tidak ada transaksi di sini, barang itu akan busuk dan itu resiko. Dengan segala resiko harus kita lakukan Kalau tidak demikian kesewenangan dari pihak pengelola akan berlanjut," tegasnya.