Merdeka.com - Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) menyerahkan dokumen Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/4). Dokumen tersebut diberikan melalui Ketua KPK Agus Rahardjo dan diberikan kepada Jokowi untuk diteruskan kepada Menteri-menteri agar melaksanakan pencegahan korupsi.

Jokowi pun yakin dengan adanya dokumen tersebut bisa membuat Indonesia semakin bebas korupsi. Kemudian Jokowi juga mengapresiasi hal tersebut. Sehingga indeks persepsi korupsi kita membaik dari skor 34 di tahun 2014 meningkat jadi 38 di tahun 2018.

"Saya apresiasi gerak cepat timnas pencegahan korupsi untuk pastikan stranas pencegahan korupsi segera bisa dilakukan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).

Dia menjelaskan stranas pencegahan korupsi sudah dituangkan di Perpres 54 tahun 2018 pada Juni 2018. Tetapi kata Jokowi namanya strategi hanya dokumen. Jika dilakukan Indonesia akan bebas dari korupsi.

"Kita semuanya bersama sama membuat Indonesia bebas korupsi. Dan seperti yang disampaikan ketua KPK kita tidak bisa berjalan sendiri sendiri," kata Jokowi.

Dia menjelaskan terdapat tiga fokus stranas yaitu perizinan, keuangan, dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi. Sejauh ini kata Jokowi kemajuan sudah signifikan. Seperti kata dia perizinan, tata niaga dan OSS serta kebijakan satu peta.

"Untuk keuangan negara ada integrasi perencanaan penganggaran tapi tadi disampaikan ketua KPK betul bahwa eplanning dan ebudgeting belum semuanya bersistem dalam satu aplikasi platform. Dalam penegakan hukum ada integrasi pemberantasan mafia peradilan," kata Jokowi.

Dia juga menegaskan dokumen pencegahan tersebut tidak sekedar dibaca. Melainkan dilakukan dan tidak ada ego sektoral didalamnya.

"Karena rakyat tak sabar menanti dan melihat ingin merasakan Indonesia yang bebas dari korupsi," kata Jokowi.

Diketahui dalam acara tersebut juga hadir seluruh kepala daerah dan perwakilan jajaran kabinet kerja.