Presiden Jokowi ingatkan kritik harus dengan data komplet
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah membutuhkan kritikan dari rakyat untuk membawa Indonesia lebih baik. Namun, kritikan tersebut harus berdasarkan data yang valid dan lengkap.
"Tentu saja kritik dengan sebuah data-data yang komplet," ujarnya usai menghadiri rapat pimpinan nasional (Rapimnas) II Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di JCC, Jakarta, Rabu (21/3).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, pemerintah tidak anti kritik. Pemerintah siap menerima masukan dan kritikan dari rakyat selama itu bersifat membangun dan memberikan solusi.
"Jadi saya sampaikan kritik itu sangat perlu. Dalam berdemokrasi kritik itu perlu, kritik yang memberikan solusi kemudian untuk sebuah perbaikan yang lebih baik," kata dia.
Belakangan ini, pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais menuai polemik. Bahkan, pernyataannya yang menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo merupakan suatu pembohongan, membuat Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan marah besar.
Pernyataan itu disampaikan Amien Rais saat menjadi pembicara dalam diskusi Bandung Informal Meeting yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3).
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaPenyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi menganggap itu sebuah kritikan yang harus didengar
Baca Selengkapnya