Praperadilan Ditolak, Eks Pegawai Bank Pelat Merah di Riau Tetap jadi Tersangka Korupsi Penyaluran KUR

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menolak gugatan praperadilan yang diajukan Eko Ruswidyanto, tersangka dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur perorangan di BNI 46 sebesar Rp46.617.192.219

Pemohon yang merupakan mantan pegawai BNI itu melayangkan gugatan terhadap Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Cq Direktur Kriminal Khusus, Cq. Zulfikriyanto, Kanit III Subdit II Ditreskrimsus.

Putusan dibacakan hakim tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru
Jimmy Maruli dengan Panitera Pengganti Wahyudi Putra.

"Hakim menolak gugatan praperadilan Pemohon seluruhnya. Hakim menyatakan penetapan tersangka sah secara hukum," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Nasriadi Jumat (5/4).

Dengan putusan hakim tersebut, penyidik Ditreskrimsus melanjutkan proses penyidikan terhadap Eko Ruswidyanto.

"Bidkum Polda Riau dan Ditreskrimsus Polda Riau menang, penyidikan dilanjutkan," kata Nasriadi.

Eko Ruswiyanto merupakan mantan pimpinan di BNI Bengkalis. Dia ditetapkan sebagai tersangka
bersama Doni Suryadi yang merupakan mantan pegawai Penyelia Pemasaran.

Penetapan tersangka terhadap keduanya dilakukan setelah penyidik tim Subdit II Reskrimsus Polda Riau melakukan gelar perkara pada Selasa, 22 Februari 2024.

Menurut Nasrudin, kedua tersangka diamankan di tempat dan waktu berbeda. Doni Suryadi diamankan di sebuah rumah di Jalan Kamboja Indah, Perum Bumi Indragiri, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya pada Selasa (27/2/2024) sekitar pukul 13.05 WIB.

Petugas Bank KCP OBO Bengkalis yang menyalurkan KUR tidak melakukan verifikasi kebenaran debitur berikut usaha serta aset yang menjadi jaminan.

Analisa dilakukan hanya berdasarkan kelengkapan data-data yang diberikan oleh pihak lain/pihak ketiga yang diuntungkan atas penyaluran KUR tersebut sehingga menimbulkan kerugian pada bank sebesar Rp46.617.192.219.

Nilai kerugian itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau (BPKP) tanggal 27 Desember 2023.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa puluhan orang saksi, baik dari pihak bank, pihak ketiga, kepala desa, dan debitur. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan ahli keuangan negara, ahli dari BPKP dan ahli pidana.