Merdeka.com - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri, Brigjen Pol Agung Setya menegaskan bahan baku peledak jenis amonium nitrat yang dibawa dari Malaysia melalui jalur laut tidak ada hubungannya dengan jaringan teroris Santoso di Poso, Sulawesi. Bahan peledak itu diselundupkan dengan menggunakan Kapal Motor (KM) Alam Indah,

Bahan peledak yang ditemukan sebanyak 1.153 karung (sebelumnya ditulis 1.300) dengan berat total 28.285 kg atau 28,3 ton. ‎"Kurang lebih dari masing-masing karung yang terisi bahan peledak berat rata-rata ada 25 kg," imbuhnya.

Temuan bahan peledak ini mengingatkan beberapa kasus yang pernah diungkap polisi sebelumnya, yakni Jumat (9/9) lalu. Petugas membekuk dua tersangka berinisial Y dan T di Tanjung Balai, Kepulauan Karimun saat mengantar pesanan dari seorang nelayan di Sulawesi.

"Saya tegaskan bahwa tidak ada terkait masalah teroris, kita sedang dalami polanya ini terkait penggunaan untuk bom ikan," tandasnya di Kantor DJBC Bali, NTB, NTT, Kamis (22/9).

Agung melanjutkan, bahan kimia sejenis Amonium Nitrat lebih sering digunakan untuk pupuk. Tak heran jika para pelaku, yaitu UD (38) nahkoda, U (32) ABK, MH (30) ABK, MK (28) ABK, ALW (52) ABK dan HD (40), ABK menggunakan modus karung untuk pupuk.

Para pelaku juga dipastikan hanya digunakan sebagai alat oleh pelaku sesungguhnya, yang diduga warga Malaysia. Pelaku ini berstatus buron.

"Mereka ini hanya kurir saja, otaknya hanya memanfaatkan mereka. Kita tahu pelaku mengelola dana yang relatif besar menelusuri tindak pidana pencucian uangnya karena mereka mengelola nelayan ini," ujarnya.

Dia memastikan, aparat kepolisian sudah mengungkap pengiriman bahan peledak dengan pola yang sama. "Mereka menggunakan pola yang sama melalui jalur Selayar-Sulawesi Selatan. Pengakuan mereka untuk bom ikan," tandasnya.

Para pelaku mengaku bahan peledak tersebut dipesan seorang nelayan asal Sulawesi. Namun dia enggan membeberkan identitas pemesan dengan alasan untuk bahan penyidikan.

"Kita simpan dulu lah. Namun yang kita tahu sekarang ada pemunduran, dulu pake jaring sekarang pakai bom ikan, yang kita tahu pola masuk ke Indonesia mereka seperti itu," tandasnya.

Para pelaku menurut Kepala Bidang Tindak Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT Husni Syaiful telah melanggar kepabeanan, Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat satu tahun penjara dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.