Merdeka.com - Gelaran diskusi dan pemutaran film dokumenter 'Calalai In Betweenness' batal digelar di Surabaya, Jawa Timur Rabu (16/11) malam. Acara sedianya digelar di Auditorium Institut Francais Indonesia sekitar pukul 18.30 WIB, itu tidak diizinkan pihak kepolisian.

Penelusuran merdeka.com, sejak siang tadi pihak kepolisian sudah mendatangi lokasi pemutaran film berada di Komplek AJBS, Jalan Ratna, Surabaya tersebut. "Siang tadi memang ada polisi pakai pakaian preman datang ke sini (Komplek AJBS). Sepertinya dari Polrestabes Surabaya. Terus malamnya sekitar pukul 19.00 WIB, juga datang," terang Agus, satpam AJBS.

Auditorium Institut Francais Indonesia juga terlihat sepi dan gelap. Pada pintunya tertempel kertas bertuliskan, "Acara malam ini dibatalkan".

Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Lily Djafar membenarkannya pihaknya melarang pemutaran film tersebut. "Karena memang acara tersebut tidak ada izinnya. Kami tidak pernah menerima surat perizinan dari pihak penyelenggara. Apalagi kondisinya saat ini tidak memungkinkan. Acaranya ini kan soal LGBT (lesbian, gay, beseksual dan transgender), yang belum bisa diterima di masyarakat," terang Lily.

Demi situasi kondusif di Kota Surabaya, kepolisian sengaja tidak memberikan izin acara. "Jadi demi kondusifitas, kita memang tidak mengizinkan. Apalagi ada salah satu ormas yang memang meminta untuk tidak diberi izin demi menjaga keamanan Kota Surabaya," tandas Lily.

Sementar itu, Koordinator Jaringan Islam Anti-diskriminasi (JIA) Jawa Timur, Aan Anshori menyayangkan pembatalan acara. Apalgi dirinya ditunjuk sebagai salah satu pembicara diskusi dan nonton bareng pemutaran film karya Kiki Febriyanti tersebut.

Rencananya, Aan akan mengantar diskusi film menceritakan sosok Calalai terlahir sebagai perempuan Bugis di Sulawesi Utara, namun berpenampilan layaknya laki-laki. "Saya sendiri akan mengulasnya dari perspektif Islam Nusantara," kata Aan.

Namun, secar mendadak acara tersebut dibatalkan panitia. "Kabarnya, pembatalan tersebut karena ada yang keberatan dari kelompok-kelompok intoleran. Saya sangat menyayangkan pembatalan tersebut. Ini adalah kado pahit, apalagi bertepatan dengan Hari Toleransi Internasional," katanya menyayangkan.

Menurut Aan, pemutaran film tersebut juga merupakan bagian dari Kampanye One Day One Struggle. Kampanye itu berasal dari sebuah jaringan kerja masyarakat sipil bergerak dalam isu pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok minoritas seksual.

"Saya merasa negara ini sudah dikuasai para kawanan yang merampas hak publik untuk berdiskusi dan berproses secara intelektual. Aparat hukum juga sangat terkesan lunglai dan tak berdaya menghadapi mereka. Saya memprotes keras aksi-aksi intoleransi yang menyebabkan gagalnya acara ini," tandas Aan.

Sekadar informasi, diskusi dan pemutaran film "Calalai In Betweenness" ini disponsori tiga lembaga, yaitu Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Societies (CSBR), Institut Français Indonesia, dan Gaya Nusantara.