PMMI: Pengakuan Penyandang Disabilitas Rejang Lebong Kian Menguat Berkat Program Inklusif

Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif (PMMI) Provinsi Bengkulu melaporkan kemajuan signifikan dalam program solider inklusif di Kabupaten Rejang Lebong. Program ini telah berjalan sejak tahun 2024 di tiga desa dan mulai menunjukkan hasil yang membanggakan. Keberhasilan ini ditandai dengan meningkatnya pengakuan terhadap penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Ketua PMMI Bengkulu, Irna Riza Yuliastuty, menyatakan bahwa perkembangan program ini sudah terlihat nyata di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Curup Timur, serta Desa Rimbo Recap dan Desa Lubuk Ubar di Kecamatan Curup Selatan. Sebelumnya, penyandang disabilitas seringkali dianggap terpisah dari masyarakat umum. Kini, mereka mulai aktif tampil, terlibat, dan diakui dalam berbagai kegiatan sosial.

Pencapaian ini telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam sebuah audiensi bersama Sekretaris Daerah setempat. PMMI berharap program ini dapat terus berlanjut dan mendorong implementasi regulasi yang mendukung desa/kelurahan inklusif bagi penyandang disabilitas Rejang Lebong secara menyeluruh.

Program solider inklusif yang digagas oleh PMMI Provinsi Bengkulu telah membawa perubahan positif di Kabupaten Rejang Lebong. Inisiatif ini fokus pada pemberdayaan dan pengakuan penyandang disabilitas di tingkat desa. Hasilnya, terjadi peningkatan partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Irna Riza Yuliastuty menjelaskan bahwa program tersebut secara spesifik dilaksanakan di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Curup Timur, serta Desa Rimbo Recap dan Lubuk Ubar di Kecamatan Curup Selatan. Di lokasi-lokasi ini, penyandang disabilitas tidak lagi dianggap sebagai kelompok terpisah. Mereka kini menjadi bagian integral dari berbagai aktivitas komunitas.

Perkembangan positif ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, penyandang disabilitas dapat berkontribusi secara signifikan. Kehadiran mereka dalam kegiatan masyarakat menjadi bukti nyata keberhasilan program. Ini juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memandang potensi penyandang disabilitas di Rejang Lebong.

PMMI Provinsi Bengkulu tidak hanya melaporkan kemajuan program, tetapi juga aktif mendorong implementasi regulasi yang mendukung inklusivitas. Mereka telah menyampaikan progres program solider inklusif kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Audiensi ini menjadi forum penting untuk membahas langkah selanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, PMMI juga memberikan beberapa rekomendasi terkait Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur tentang Desa/Kelurahan Inklusif Penyandang Disabilitas. Tujuannya adalah memastikan regulasi tersebut tidak hanya sekadar dokumen, melainkan dapat benar-benar terimplementasi secara efektif di lapangan.

Langkah ini menunjukkan komitmen PMMI untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat memberikan dampak nyata. Mereka berupaya agar setiap desa dan kelurahan di Rejang Lebong dapat menjadi lingkungan yang ramah dan mendukung bagi penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Audiensi tersebut juga melibatkan Forum Difabel Kabupaten Rejang Lebong dan kelompok disabilitas dari tiga desa inklusif. Mereka bersama-sama menyamakan persepsi untuk mewujudkan Rejang Lebong sebagai kabupaten inklusif disabilitas. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

Beberapa poin penting disepakati dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah pendataan penyandang disabilitas secara menyeluruh. Pendataan ini akan dimulai dari tingkat desa dan kelurahan untuk memastikan data yang akurat. Data yang valid sangat krusial untuk perencanaan program yang tepat sasaran.

Selain itu, disepakati juga untuk memastikan bahwa program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Hal ini mencakup akses fisik maupun informasi. Keterbukaan informasi dan akses diharapkan dapat mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, perdagangan, pariwisata, dan bidang lainnya.

Irna Riza Yuliastuty menekankan bahwa penguatan program inklusif tidak selalu memerlukan penambahan anggaran baru. Sebaliknya, fokus dapat diarahkan pada optimalisasi anggaran yang sudah ada. Pendekatan ini menjadi relevan terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia, program-program dapat dirancang agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk penyandang disabilitas. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pemerintah memberikan manfaat yang merata.

Strategi ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap inklusivitas dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya yang cerdas. Hal ini membuktikan bahwa inovasi dan efisiensi dapat berjalan seiring dengan upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua, khususnya para penyandang disabilitas di Rejang Lebong.

Sumber: AntaraNews