Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Plt Jampidum Ditunjuk Kejagung Lanjutkan Tugas Almarhum Fadil Zumhana

Plt Jampidum Ditunjuk Kejagung Lanjutkan Tugas Almarhum Fadil Zumhana

Plt Jampidum Ditunjuk Kejagung Lanjutkan Tugas Almarhum Fadil Zumhana

Fadil Zumhana wafat pada Sabtu (11/5).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tugas-tugas Jaksa Agung Tindak Pidana Umum (Jampidum) tetap berjalan sepeninggal Fadil Zumhana yang wafat pada Sabtu (11/5), dengan ditunjuknya pelaksana tugas (Plt) dari satuan kerja tersebut.


"Sejak almarhum sakit tidak masuk kantor sudah ditunjuk Plt salah satu direktur di Jampidum," kata Ketut dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Untuk penunjukan Jampidum selanjutnya, kata Ketut, diusulkan oleh Jaksa Agung dan diangkat oleh Presiden.


"Usulan (nama calon) memang dari Jaksa Agung, prosedur pengangkatannya melalui keputusan presiden," kata Ketut.

Plt Jampidum Ditunjuk Kejagung Lanjutkan Tugas Almarhum Fadil Zumhana

Jampidum Fadil Zumhana meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama dua bulan lebih.

Fadil Zumhana dikenal sebagai pribadi yang tegas dan setia dalam mengabdi sampai akhir hayatnya.


Ketut mengatakan Kejaksaan Agung kehilangan putra terbaik Adhyaksa yang meninggalkan kiprah dan warisan yang mencatatkan sejarah yakni penegakan hukum yang humanis.

"Warisan yang ditinggalkan almarhum yang menjadi catatan emas adalah mewakili Jaksa Agung untuk menyelesaikan 5.161 perkara berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice)," kata Ketut.


Fadil, kata dia, memulai kiprahnya sebagai jaksa fungsional pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada tahun 1993. Sepanjang karirnya, sudah menjabat pada beberapa posisi strategis di Kejaksaan RI, hingga di Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Menurut Ketut, selama menjadi Jampidum, Fadil Zumhana hampir setiap hari memimpin langsung ekspose restorative justice dengan satuan kerja kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi secara virtual.


Ini dilakukan, karena berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI menyatakan bahwa prosedur penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice terdapat syarat-syarat dan ketentuannya. Oleh karena itu, ekspose restorative justice dipimpin langsung oleh Jampidum untuk mempertahankan kualitas yang patut dan layak untuk sebuah perkara dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.

Plt Jampidum Ditunjuk Kejagung Lanjutkan Tugas Almarhum Fadil Zumhana

"Sebuah kutipan almarhum yang kami kenang, bahwa restorative justice adalah kebijakan hukum yang sangat kuat bagi jaksa selaku pemilik dominus litis (pengendali perkara)," kata Ketut.

Bahkan dalam sehari, almarhum pernah melakukan ekspose restorative justice lebih dari 20 perkara.

Almarhum, kata Ketut, pernah menyampaikan bahwa keadilan restoratif adalah keadilan yang dirasakan, memperhatikan kepentingan korban, dan kerugian korban terpulihkan.


Tidak hanya itu, mekanisme penyelesaian perkara dengan restorative justice memiliki kelebihan, yaitu tidak mengedepankan pemidanaan, melainkan pemulihan kepada korban.

"Almarhum menekankan kepada jaksa di satuan kerja daerah agar selalu memperhatikan kepentingan korban. Almarhum bersedia melakukan ekspose sampai 20 perkara lebih untuk memberikan keadilan kepada rakyat miskin, demi menegakkan keadilan bagi masyarakat kecil," kata Ketut mengenang Fadil Zumhana.

Kabar Duka, Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia
Kabar Duka, Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Fadil Zumhana meninggal dunia

Baca Selengkapnya
Sidang Perdana PHPU Presiden dan Wapres di Mahkamah Konstitusi Pagi Ini, Berikut Agendanya
Sidang Perdana PHPU Presiden dan Wapres di Mahkamah Konstitusi Pagi Ini, Berikut Agendanya

MK bakal menggelar sidang perdana PHPU Pilpres dengan agenda sidang pleno pemeriksaan pendahuluan.

Baca Selengkapnya
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kompak, Polri dan TNI di Pekanbaru Jaga Kamtibmas Demi Pemilu Damai
Kompak, Polri dan TNI di Pekanbaru Jaga Kamtibmas Demi Pemilu Damai

Sinegitas itu dibuktikan dengan menggelar apel bersama di halaman Makodim 031/Pekanbaru

Baca Selengkapnya
Komjak Soroti Permohonan JPU Pindahkan Penahanan Dito Mahendra ke Lapas Gunung Sindur
Komjak Soroti Permohonan JPU Pindahkan Penahanan Dito Mahendra ke Lapas Gunung Sindur

Penetapan penahanan terdakwa saat ini berada di bawah wewenang majelis hakim

Baca Selengkapnya
Kejagung Didukung Usut Dugaan Keterlibatan Pihak Lakukan Pembiaran Tambang Ilegal di Babel
Kejagung Didukung Usut Dugaan Keterlibatan Pihak Lakukan Pembiaran Tambang Ilegal di Babel

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyampaikan, penyidik mendapati adanya dugaan pembiaran tambang ilegal

Baca Selengkapnya
Terbukti Jitu, Mahfud Ungkap Strategi 'Pukul' Pejabat Nakal Saat Jabat Menko Polhukam
Terbukti Jitu, Mahfud Ungkap Strategi 'Pukul' Pejabat Nakal Saat Jabat Menko Polhukam

Menjadi seorang Menko Polhukam tak selamanya membuat kinerja seorang Mahfud Md mulus.

Baca Selengkapnya
JK Dukung Anies di Pilpres 2024: Kalau Presiden Tidak Tangguh, akan Sulit
JK Dukung Anies di Pilpres 2024: Kalau Presiden Tidak Tangguh, akan Sulit

Penyampaian dukungan tersebut disampaikan saat menjadi pembicara di depan Juru Bicara Kampung AMIN

Baca Selengkapnya
Hari Ini, PN Jaksel Putuskan Gugatan Praperadilan Firli Bahuri Lawan Kapolda Metro
Hari Ini, PN Jaksel Putuskan Gugatan Praperadilan Firli Bahuri Lawan Kapolda Metro

Majelis hakim bakal memutuskan gugatan Firli atas status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca Selengkapnya