Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengkhawatirkan platform digital baru dari Negara China, yakni Temu.
Kekhawatiran itu disampaikan Teten saat memberikan sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional KUMK, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (21/11).
Teten awalnya menyampaikan bahwa era digital setiap orang yang memiliki UMKM di pelosok desa bisa berjualan secara online, bahkan dalam skala pasar yang besar, yaitu nasional dan bahkan global.
"Tapi di sisi lain, kalau kita tidak punya produk yang unggul kita akan diserbu produk dari luar yang akan masuk ke pelosok-pelosok desa," kata Teten.
Ia mencontohkan TikTok Shop yang membuat barang-barang produk China dapat dijual ke Indonesia dengan harga murah.
"Kejadiannya kemarin, ketika kasus TikTok itu kebetulan China ekonominya sedang menurun. Mereka terus memproduksi untuk menciptakannya lapangan kerja, barang-barang konsumsi akhirnya dijual ke Indonesia sudah didumping harganya murah lalu oleh platform digital mereka TikTok, disubsidi kembali," ujarnya.
"Sehingga kemarin baju, misalnya, dijual Rp100 ribu, kosmetik Rp5 ribu dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin kita bersaing, teriak semua kemarin, di industri fashion, konveksi yang paling banyak menyerap lapangan kerja teriak semua asosiasinya. Karena itu, pemerintah kemarin mengambil keputusan," ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa e-commerce platform digital terus berevolusi dan bermutasi. Dengan adanya platform digital TikTok, Indonesia sudah kewalahan, tapi kini ada platform digital baru dari China, yakni Temu.
"E-commerce platform digital ini terus evaluasi, terus mutasi, dengan TikTok kita mulai kewalahan, (sekarang) ada platform baru dari China juga yang lebih canggih dan efisien dia terhubung dengan 25 pabrik di China, ini lagi-lagi consumer goods (barang jadi) langsung dari China ke konsumen tidak lagi lewat reseller, tidak ada lagi affiliator, tidak ada distributor," ujarnya.
Teten menyatakan bahwa aplikasi tersebut sudah masuk ke beberapa negara di Asia dan pihaknya meminta kepada Presiden Jokowi agar operasional platform digital Temu tidak masuk ke Indonesia.
"Ini sudah masuk ke beberapa negara Asia, tapi saya sudah bilang ke Bapak Presiden. Pak ini jangan sampai masuk ke Indonesia, kalau masuk UMKM saya tidak bisa bersaing.Kalau produksi kita lumpuh, pengangguran meningkat, daya beli turun. Kita mungkin tidak bisa 5 persen tumbuh ekonomi, padahal kita butuhnya 7 persen," ujarnya.
"Yang saya sebut tadi salah satu platform dari China, namanya Temu, itu yang memang dari factory direct atau pabrik langsung ke konsumen," jelasnya.
Ia mengatakan bahwa bila aplikasi tersebut masuk ke Indonesia pasti akan menghilangkan banyak rantai distribusi dan akan banyak kehilangan lapangan kerja di negara ini.
"Termasuk juga produknya akan lebih efisien sehingga juga produk-produk
consumer goods kita tidak mungkin bisa bersaing. Nah ini, kan kita harus protec, karena kita sebelum bisa melahirkan ekonomi baru orang yang bekerja di sektor consumer goods, kita harus proteksi. Jangan sampai mereka menjadi pengangguran, sebelum kita bisa menggantikan lapangan kerja baru," ujarnya.
Indonesia-Korea Selatan meluncurkan platform Ekonomi Digital Hijau (GDEP).
Baca Selengkapnya
Anies menilai, Indonesia juga harus memiliki kapasitas untuk memantau ancaman lepas pantai ingga memiliki sistem cyber untuk melindungi rakyat di ranah digital.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar, sistem digital pemerintahan harus ditingkatkan.
Baca Selengkapnya
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap aman. Sejumlah cara dilakukan, termasuk pertukaran informasi.
Baca Selengkapnya
Pemberian penghargaan ini dihadiri Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, serta Gubernur Bank Indonesia.
Baca Selengkapnya
Revisi UU ITE kedua dianggap sebagai momentum perlidungan hak anak di ruang digital.
Baca Selengkapnya
Berikut cerita anak Presiden yang sempat menolak dikawal ketika pergi namun menyadari ada Intel di sekitarnya.
Baca Selengkapnya
Jumlah serangan siber ke Indonesia mencapai 13,2 miliar pada tahun 2022 lalu.
Baca Selengkapnya
Wakil Wali Kota Bontang, Najirah pun mengajak kepada seluru OPD di lingkungan Pemkot Bontang agar paham dengan seluruh instrumen digital yang digunakan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi