Pimpinan DPR Minta Pemerintah Atasi Persoalan yang Dihadapi Pekerja Migran

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan, negara harus hadir di tengah belitan persoalan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia. Menurutnya, pandemi Covid-19 saat ini menjadi masalah besar bagi para pekerja migran Indonesia di luar negeri.

"Berikan perlindungan yang optimal untuk para pahlawan devisa ini. Harus ada solusi-solusi menyangkut problem jangka pendek secara prosedural, maupun problem pandemi. Ini membutuhkan perhatian serius," ujar Cak Imin sapaan akrabnya, Minggu (18/9).

Menurutnya, dalam konteks ekonomi, menjadi pekerja migran adalah pilihan rasional yang bisa dilakukan sebagian warga negara di tengah sulitnya lapangan kerja, pengangguran, dan impitan ekonomi di Tanah Air.

"Pertumbuhan angkatan kerja yang tak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja telah menjadikan pilihan menjadi pekerja migran adalah pilihan alternatif yang bisa dilakukan," ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pekerja migran, tindakan yang diambil pemerintah tak boleh hanya bersifat reaktif. Misalnya, penghentian pengiriman pekerja migran tanpa memikirkan kebijakan jangka panjang dalam bentuk paket kebijakan yang lebih memberdayakan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, baik secara makro maupun mikro, lanjut dia, kelompok migran adalah salah satu agen transformasi pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, triliunan rupiah yang dikirim para pekerja migran setiap tahun ke berbagai wilayah ikut berimplikasi pada pembangunan daerah.

"Saya telah mendengar banyak sekali persoalan pekerja migran Indonesia di luar negeri, terlebih soal rencana kepulangan para pekerja migran di masa pandemi ini. Timwas DPR bersama pemerintah sedang melakukan langkah dan kebijakan strategis menghadapi persoalan migran di era pandemi," tuturnya.

Lebih lanjut, terkait rencana kepulangan puluhan ribu pekerja migran ke Tanah Air, menurut Ketum PKB ini, langkah yang harus dilakukan adalah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Saya telah meminta pemerintah agar seluruh anggaran di sektor ini, SDM, ketersediaan APD terkait prokes, serta pembiayaan bagi mereka yang sakit harus dikonsolidasikan dan dikoordinasikan antarstakeholder. Prinsipnya negara harus hadir di tengah belitan persoalan pekerja migran. Berikan perlindungan optimal untuk pahlawan-pahlawan devisa ini," tuturnya.