Perlu SDM Unggul, Wamenkes: Rasio Dokter Indonesia di Bawah Standar WHO

Pro dan kontra terjadi karena pemerintah ingin mengambil dokter asing untuk mengabdi di Indonesia

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan 78.400 dokter spesialis.

6.333 Puskesmas yang belum memiliki jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar.

Jawa Tengah masih menghadapi tantangan serius dengan kekurangan 16.458 dokter. Cari tahu mengapa provinsi ini sangat membutuhkan tenaga medis dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya.

Indonesia masih kekurangan 120 ribu dokter umum sesuai rasio ideal yang diharapkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Kekurangan dokter dirasakan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Gunungkidul. Lantas berapa jumlah dokter yang dibutuhkan di sana?

IDI mengungkapkan tidak seimbangnya rasio dokter umum dan spesialis di Indonesia sangat berdampak terhadap kualitas kesehatan di setiap daerah.

Sementara itu, Indonesia hanya mampu menghasilkan 12.000 dokter umum dan 2.700 dokter spesialis setiap tahunnya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serius mengatasi kekurangan dokter spesialis di Indonesia yang mencapai 70.000 orang. Berbagai program beasiswa digulirkan untuk mempercepat pemenuhan tenaga medis ini.

Menkes menyebut idealnya per 1.000 penduduk di Indonesia ada satu dokter yang menangani

Kurangnya dokter spesialis di Indonesia, Jokowi meminta agar problem tersebut segera dicarikan solusinya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Rejang Lebong meminta masyarakat waspada potensi kasus ISPA seiring datangnya musim kemarau, serta mengimbau penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) guna mencegah penyebaran penyakit.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan fokus pada perluasan layanan kesehatan dan BLT buruh tembakau melalui Pemanfaatan DBHCHT 2026, meskipun dana yang diterima mengalami penurunan signifikan.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya fokus pada Pembangunan Empat Pilar utama: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan, demi mempercepat kesejahteraan masyarakat di 40 distrik.

BB POM Pekanbaru sukses menggelar sosialisasi jamu di Car Free Day, mengajak masyarakat melestarikan warisan budaya Indonesia dan memahami pentingnya jamu modern yang berkhasiat.

Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen penuh terhadap transparansi penanganan kasus meninggalnya pasien anak berusia tiga tahun di RSUD Prambanan, dengan melibatkan berbagai pihak dan audit independen untuk keadilan.

Pemerintah Indonesia serius mengembangkan wisata kebugaran sebagai strategi menarik wisatawan berkualitas. Sektor ini menjanjikan masa tinggal lebih lama dan pengeluaran lebih besar.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengoptimalkan program Desa Sadar Sekolah untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Inisiatif ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak rentan putus sekolah.

Pemerintah Provinsi NTB serius mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pendorong ekonomi kerakyatan. Simak bagaimana MBG memberdayakan produk lokal dan UMKM di Nusa Tenggara Barat.

Kementerian PPN/Bappenas menegaskan arah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus menuju sektor bernilai tambah tinggi, didukung tata kelola terintegrasi dan perlindungan komprehensif, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan PMI.

Pemerintah Kota Singkawang bertekad mencapai target 85 persen cakupan pengukuran balita pada 2026. Upaya ini krusial untuk percepatan penurunan stunting Singkawang yang masih menjadi prioritas utama.

Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan berkomitmen penuh memastikan setiap anak di wilayahnya memperoleh layanan pendidikan sesuai Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun.

Pemkab Poso perkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui Musrenbang Tematik 2026, evaluasi capaian dan susun strategi demi generasi Poso yang sehat dan cerdas.