Penjelasan Wali Kota Sukabumi Tolak Warga Muhammadiyah Salat Idulfitri di Lapangan Merdeka: Saya Harus Taat Konstitusi

Pelaksanaan salat Idulfitri 1447 H di halaman Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) pada Jumat (20/3/2026) berlangsung dengan suasana yang khidmat, meskipun diwarnai oleh aksi protes dari sejumlah jemaah.

Ribuan jemaah menyoraki Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, saat ia berusaha memberikan sambutan di lokasi tersebut.

Aksi protes ini muncul sebagai respons terhadap kekecewaan warga Muhammadiyah atas keputusan Pemerintah Kota Sukabumi yang tidak mengizinkan penggunaan Lapangan Merdeka (Lapdek) untuk salat Idulfitri.

Ayep menjelaskan bahwa sebagai kepala daerah, ia harus mematuhi aturan konstitusi yang berlaku, meskipun secara pribadi ia memiliki pandangan berbeda saat masa kampanye.

"Waktu saya kampanye, saya kan berjanji. Itu secara pribadi, karena pada waktu itu saya belum melekat sebagai kepala daerah. Begitu saya dilantik, saya melekat dengan tugas yang diatur oleh perundang-undangan dan ketentuan, sehingga keputusan pribadi tidak bisa masuk menjadi keputusan konstitusional," ungkapnya.

Ayep juga menekankan bahwa penolakan izin untuk menggunakan Lapangan Merdeka didasarkan pada Keputusan Menteri Agama yang menetapkan Idulfitri jatuh pada hari Sabtu (21/3) besok.

"Secara pribadi tidak mengurangi rasa toleransi saya. Saya datang ke sini (Universitas Muhammadiyah Sukabumi), mengucapkan selamat, dan ikut memberikan sambutan singkat. Tidak ada sedikit pun niatan untuk intoleran, saya justru menjunjung toleransi," tuturnya.

Ayep juga berjanji untuk segera mengumpulkan seluruh organisasi masyarakat Islam, tokoh agama, dan MUI pada bulan April mendatang untuk mencari solusi agar polemik perbedaan waktu salat Id tidak terjadi lagi di masa depan.

Lapangan Merdeka Aset Negara

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa Lapangan Merdeka merupakan aset negara yang harus mematuhi instruksi dari pemerintah pusat.

"Lapangan Merdeka memang fasilitas publik, tapi itu adalah aset negara," katanya.

Ketika ada acara sakral yang berkaitan dengan keputusan dari Kementerian Agama sebagai bagian dari pemerintah pusat, Pemkot Sukabumi merasa perlu untuk mengikuti arahan yang dihasilkan dari sidang isbat.

Dalam konteks ini, Bobby menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga keselarasan dan ketertiban dalam pelaksanaan acara yang bersifat sakral di Lapangan Merdeka.

"Ketika dilaksanakan acara sakral yang menunggu kabar dari Kementerian Agama sebagai pemerintah pusat, maka Pemkot mengambil keputusan mengikuti arahan hasil sidang isbat," jelas Bobby.

Dengan demikian, langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot untuk menghormati dan melaksanakan instruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Belum Siap Hadapi Situasi Perbedaan Idulfitri

Bobby juga menyadari bahwa kurangnya antisipasi dari pemerintah menjadi salah satu faktor dalam situasi ini.

Dia menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya, yaitu 2025, perayaan Idulfitri berlangsung secara serentak.

"Tahun 2025 kan berbarengan, jadi mungkin ini juga yang menjadikan kami di tahun 2026 ini tidak mengantisipasi itu," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi mereka.

"Ini menjadi pengingat untuk kami, dan ke depannya insyaallah kita akan bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan agar lebih baik lagi," ungkapnya.

Dengan harapan tersebut, Bobby optimis bahwa mereka akan lebih siap menghadapi situasi serupa di masa yang akan datang.