Pendaftaran Sekolah Rakyat Mimika Masih Dibuka, Target 100 Siswa Belum Terpenuhi!

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, terus membuka pendaftaran bagi calon siswa Sekolah Rakyat. Program ini merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan yang mengalami putus sekolah.

Pembelajaran di Sekolah Rakyat Mimika direncanakan akan dimulai pada bulan September ini. Untuk tahun pertama, program ini menargetkan penerimaan 100 siswa, yang terbagi menjadi 50 siswa untuk jenjang SMP dan 50 siswa untuk jenjang SMA.

Meskipun pendaftaran telah dibuka selama dua pekan, Pelaksana Tugas Kepala Dinsos Mimika, Devota M Leisubun, mengungkapkan bahwa jumlah peminat masih jauh dari target yang diharapkan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya optimalisasi program pendidikan ini di Mimika.

Meskipun program Sekolah Rakyat Mimika menawarkan kesempatan pendidikan gratis yang sangat dibutuhkan, antusiasme pendaftar belum sesuai harapan. Devota M Leisubun menjelaskan, "Kami sudah buka pendaftaran selama dua minggu, tapi yang mendaftar baru 39 anak untuk SMP dan 20 anak untuk SMA sehingga kami masih kekurangan 11 anak untuk SMP dan 30 anak untuk SMA serta cadangan sebanyak 10 orang."

Kekurangan ini menunjukkan bahwa masih banyak kuota yang tersedia bagi calon siswa yang membutuhkan. Dinsos Mimika memiliki data anak-anak yang menjadi target program ini, terutama dari keluarga kategori kurang mampu dan siswa putus sekolah.

Tim Dinsos Mimika secara proaktif melakukan verifikasi data calon siswa program Sekolah Rakyat langsung ke rumah keluarga. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus.

Beberapa kendala ditemui tim di lapangan, termasuk orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat, serta usia anak-anak yang sudah melampaui batas untuk masuk jenjang SMP atau SMA. Tantangan ini menjadi fokus Dinsos untuk memastikan program dapat menjangkau target yang tepat.

Implementasi program Sekolah Rakyat di Mimika merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang kuat. Kementerian Sosial, melalui Dinsos setempat, bekerja sama erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Peran Kemen PU sangat vital dalam menyiapkan fasilitas gedung yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Kemendikbud bertanggung jawab penuh dalam menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas untuk Sekolah Rakyat Mimika.

Untuk sementara waktu, kegiatan belajar-mengajar Sekolah Rakyat di Mimika akan memanfaatkan fasilitas bekas Wisma Atlet PON XX yang berlokasi di jalan poros SP2-SP 5 Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru. Gedung tersebut saat ini sedang dalam tahap renovasi oleh pihak Kemen PU untuk memastikan kenyamanan dan kelayakan sebagai tempat belajar.

Setelah renovasi rampung, Kemen PU juga akan mengirimkan berbagai perlengkapan seperti meja, kursi, dan fasilitas pembelajaran lainnya. Dinsos Mimika akan melengkapi dengan menyiapkan penjaga asrama dan petugas kebersihan, memastikan lingkungan belajar yang kondusif.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Inpres ini secara spesifik berfokus pada optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Melalui inisiatif ini, pemerintah berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan gratis yang merata bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka putus sekolah yang masih menjadi isu di beberapa daerah.

Selain itu, program ini juga dirancang untuk secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Saat ini, Sekolah Rakyat di Mimika belum dibuka untuk tingkat SD, namun rencana pengembangan ke jenjang tersebut sudah ada.

Penerimaan siswa SD Sekolah Rakyat di Mimika baru akan dilakukan setelah pembangunan gedung dan fasilitas sekolah yang baru di kawasan Kampung Iwaka selesai. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang pemerintah dalam memperluas jangkauan program pendidikan inklusif ini.

Sumber: AntaraNews