Pemprov Jabar Libatkan KPK, BIN dan PPATK dalam Lelang Jabatan
Merdeka.com - Rotasi besar-besaran untuk 15 jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah hampir tahap akhir. Dari ratusan pendaftar, panitia tim seleksi sudah mengumumkan tiga besar calon pengisi jabatan di setiap dinasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Yerry Yanuar mengatakan, para peserta yang masuk ke dalam tiga besar nantinya akan kembali diseleksi melibatkan lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelijen Nasional (BIN) hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Tujuannya, agar orang-orang yang terpilih nantinya tidak bermasalah dengan hukum. Pasalnya, selain memenuhi kriteria yang ditentukan, poin integritas yang baik pun harus dimiliki semua kandidat.
"Kemudian setelah dilakukan seleksi administrasi maka ada 113 orang yang dinyatakan lolos administrasi untuk 15 posisi dan satu posisi ditunda, yakni untuk jabatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat karena pendaftar yang lolos hanya satu peserta dari tujuh orang yang mendaftar," ujar Yerry di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (25/1).
Sedikitnya 226 pendaftar yang mengikuti seleksi terbuka pengisian JPT saat proses pendaftaran lelang terbuka diselenggarakan pada 29 Desember 2018 hingga 12 Januari 2019.
Adapun jabatan yang dilelangkan antara lain, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kemudian, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Kemudian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Biro Hukum dan HAM, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Humas dan Protokol, serta Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan bahwa proses penerimaan yang melibatkan lembaga lain, seperti KPK adalah untuk menemukan sosok terbaik dalam mengisi posisi jabatan.
"Pintar saja tidak cukup. Tapi kalau ada catatan catatan yang perlu menjadi perhatian kan harus menjadi perhatian," ujar Ridwan Kamil.
Gubernur yang akrab disapa Emil ini menjamin proses seleksi dilakukan secara objektif dan tak ada intervensi kepada pansel yang menyaring para peserta seleksi.
"Bahkan ada yang dekat dengan saya pun enggak lolos, menandakan saya enggak membawa misi apapun kecuali mencari yang terbaik," ungkapnya.
Emil mengatakan, pihaknya mencari pejabat eselon II yang relevan dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, dia juga berharap memiliki para peserta yang terpilih nanti bisa menjaga chemistry dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Chemistry itu ada di tiga besar tadi, karena tidak mungkin saya kerja dengan orang yang tidak bisa secara sosial blending dengan pemimpinnya," pungkas Emil.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov Jabar Ingin Tambahan Rute dari dan ke Surabaya di BIJB Kertajati, Ini Alasannya
Saat ini, BIJB masih melayani Denpasar, Kualanamu, Batam, Balikpapan, Medan, Makassar, dan Kualalumpur.
Baca Selengkapnya3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran
Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaHasil Pileg DPD di Jatim: La Nyalla Tertinggi Kedua, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Tumbang
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merampungkan hitungan berjenjang untuk Pemilu DPD Provinsi Jawa Timur.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Kebut Rekapitulasi Hasil Pemilu di Jawa Barat dan 3 Provinsi Hari Ini
KPU saat ini masih berfokus dengan merampungkan seluruh rekapitulasi nasional dengan waktu tersisa hingga tanggal 20 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaJadwal Kampanye Prabowo-Gibran Selasa 30 Januari
Prabowo Subianto bertolak ke Sumedang, Jawa Barat, pada hari ke-64 kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaBantah Tangkap Jubir AMIN, Kejari Jaktim Terima Pelimpahan Tahap 2 dari Kejati
Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pun menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaKPU Rekapitulasi Suara Jabar dan Papua Barat Daya Malam Ini, 3 Provinsi Terakhir Besok
Pihaknya dapat menuntaskan rekapitulasi seluruh suara Pemilu 2024 pada Selasa.
Baca Selengkapnya