Pemkab Cirebon Gencarkan Edukasi Jalur Resmi demi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, secara aktif menggencarkan program edukasi kepada calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di wilayahnya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa para CPMI berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, guna mendapatkan perlindungan hukum dan administrasi yang memadai.

Edukasi ini menjadi prioritas utama Pemkab Cirebon, salah satunya disampaikan dalam peringatan Hari Migran Internasional 2025 yang melibatkan ratusan CPMI. Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menegaskan pentingnya pendampingan pemerintah agar keberangkatan PMI sesuai prosedur.

Langkah ini diambil mengingat peran strategis PMI sebagai penyumbang devisa negara dan penggerak ekonomi daerah, sekaligus untuk mencegah keberangkatan ilegal yang dapat merugikan para pekerja. Hingga pertengahan Desember 2025, tercatat 8.803 PMI asal Kabupaten Cirebon telah bekerja di luar negeri.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Kabupaten Cirebon memegang peranan krusial dalam perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Mereka tidak hanya menjadi salah satu sumber devisa negara, tetapi juga secara langsung menggerakkan roda ekonomi lokal melalui remitansi yang dikirimkan.

Hingga pertengahan Desember 2025, data menunjukkan bahwa sebanyak 8.803 PMI asal Kabupaten Cirebon telah bekerja di berbagai negara tujuan. Destinasi populer bagi para Pekerja Migran Indonesia ini meliputi Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Dampak ekonomi dari keberadaan PMI sangat signifikan bagi Kabupaten Cirebon. Dengan asumsi setiap PMI mengirimkan sekitar Rp5 juta setiap bulan, perputaran uang di daerah diperkirakan mencapai angka fantastis, antara Rp400 miliar hingga Rp500 miliar per tahun. Nilai sebesar ini memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya keras dalam memberikan edukasi komprehensif kepada calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Edukasi ini dilakukan secara intensif, termasuk melalui acara-acara besar seperti peringatan Hari Migran Internasional 2025 yang dihadiri ratusan CPMI.

Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendriyanto, menjelaskan bahwa perlindungan PMI menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Sejak tahun 2022, Disnaker secara rutin melakukan sosialisasi di desa-desa yang menjadi kantong-kantong PMI, dengan tujuan utama mencegah keberangkatan ilegal.

Salah satu mekanisme pencegahan keberangkatan ilegal yang diterapkan adalah mewajibkan kuwu atau kepala desa untuk mengetahui dan menandatangani izin keluarga calon PMI. Jika proses ini tidak dilalui, maka keberangkatan tersebut dapat dipastikan melalui jalur tidak resmi atau ilegal, sehingga berisiko tinggi bagi pekerja.

Selain itu, Disnaker juga mengimbau masyarakat untuk mendaftarkan diri melalui lembaga pelatihan kerja (LPK) resmi guna menghindari praktik percaloan yang seringkali merugikan calon Pekerja Migran Indonesia dan dapat menjebak mereka dalam situasi yang tidak aman.

Meskipun kontribusi ekonomi Pekerja Migran Indonesia sangat besar, Wakil Bupati Agus Kurniawan Budiman menilai masih diperlukan penguatan literasi keuangan. Edukasi mengenai pengelolaan pendapatan sangat penting bagi PMI maupun keluarga mereka di daerah.

Pemerintah daerah menekankan pentingnya mengelola pendapatan secara produktif, bukan hanya untuk konsumsi semata. Tujuannya adalah agar hasil kerja keras di luar negeri dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan jangka panjang bagi PMI dan keluarganya.

Pemkab Cirebon juga secara aktif mendorong para PMI agar ketika kembali ke daerah, mereka berada dalam kondisi mandiri dan memiliki usaha. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keberlanjutan dampak positif dari remitansi serta menciptakan kemandirian ekonomi pasca bekerja di luar negeri.

Diharapkan, melalui edukasi berkelanjutan ini, kesadaran masyarakat untuk bekerja ke luar negeri secara aman, prosedural, dan bermartabat akan semakin meningkat. Ini adalah kunci untuk memastikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara menyeluruh.

Sumber: AntaraNews