Pemkab Bogor Targetkan Penanganan RTLH Sekitar Kediaman Presiden Prabowo Tuntas 2028

Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan komitmen kuat dalam menuntaskan persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya. Penanganan RTLH Bogor menjadi prioritas utama, terutama di sekitar kediaman Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, di Babakanmadang.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa target penyelesaian seluruh RTLH di Babakanmadang diharapkan rampung dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari program besar Pemkab Bogor untuk mengatasi sekitar 24.000 unit RTLH yang tersebar di seluruh Kabupaten Bogor.

Program ambisius ini tidak hanya mengandalkan anggaran daerah, tetapi juga melibatkan kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat, sektor swasta, serta berbagai organisasi non-pemerintah. Sinergi ini diharapkan mempercepat tercapainya target penyelesaian RTLH secara bertahap dan menyeluruh.

Percepatan Penanganan RTLH di Babakanmadang

Wilayah Babakanmadang telah ditetapkan sebagai salah satu area prioritas dalam program percepatan Penanganan RTLH Bogor oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Keputusan ini didasarkan pada jumlah RTLH di kecamatan tersebut yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Bogor, sehingga memungkinkan penyelesaian lebih cepat.

Bupati Rudy Susmanto menjelaskan bahwa pihaknya memproyeksikan penanganan RTLH di Babakanmadang dapat diselesaikan antara tahun 2026 hingga 2027. "Untuk Babakanmadang kita proyeksikan mudah-mudahan dapat terselesaikan di 2026–2027, dalam dua tahun ke depan, karena jumlahnya kurang dari seribu rumah per kecamatan,” kata Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Percepatan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya besar Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menuntaskan sekitar 24.000 rumah tidak layak huni yang telah terdata di seluruh penjuru kabupaten. Dengan fokus pada Babakanmadang, diharapkan model penanganan ini dapat direplikasi di wilayah lain.

Kolaborasi Multi-Pihak untuk Sukseskan Program

Penanganan RTLH di Kabupaten Bogor dilakukan secara bertahap melalui upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai entitas. Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah (NGO) menjadi kunci keberhasilan program ini.

Pada tahun 2026, Pemkab Bogor akan menerima dukungan signifikan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) untuk pembangunan atau perbaikan sekitar 4.000 unit rumah. Selain itu, pemerintah daerah juga telah mengalokasikan anggaran dari APBD Kabupaten Bogor untuk menangani 2.750 unit RTLH pada tahun yang sama.

Program ini semakin diperkuat dengan adanya dukungan dari sektor swasta. Salah satu kontribusi penting datang dari Astra, yang diperkirakan akan membantu perbaikan sekitar 1.000 unit rumah. Dukungan serupa juga diberikan oleh sejumlah lembaga non-pemerintah dan perusahaan lainnya, menunjukkan sinergi yang kuat antara berbagai pihak.

“Alhamdulillah, kita di tahun 2026 dapat bantuan dari Kementerian PKP sebanyak 4.000 unit. Dari APBD Kabupaten Bogor kita menganggarkan 2.750 unit, lalu ada bantuan Astra sekitar 1.000 unit, sehingga total sekitar 7.750 unit yang akan ditangani pada 2026,” ujar Rudy Susmanto.

Optimisme Penyelesaian Menyeluruh hingga 2028

Upaya penanganan RTLH di Kabupaten Bogor bukan hanya fokus pada tahun berjalan, melainkan telah dimulai sejak tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat telah berhasil menangani sekitar 4.000 hingga hampir 5.000 unit rumah tidak layak huni.

Dengan adanya tambahan program pada tahun 2026 yang diperkirakan akan menangani sekitar 7.750 unit rumah, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis bahwa jumlah RTLH yang tersisa akan berkurang secara signifikan. Target ambisius ini diharapkan dapat tercapai dalam beberapa tahun mendatang.

Pemkab Bogor menargetkan seluruh rumah tidak layak huni yang terdata di daerah tersebut dapat dituntaskan secara bertahap hingga paling lambat pada tahun 2028. Kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai pihak menjadi fondasi utama untuk mencapai tujuan ini.

“Kami optimistis dua sampai tiga tahun ke depan penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor bisa selesai sepenuhnya,” kata Bupati Rudy Susmanto, menegaskan komitmen Pemkab Bogor dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh warganya.

Sumber: AntaraNews