Pemerintah Pusat Gelar Rapat Terkait Revitalisasi Monas untuk Rekomendasi DKI

Merdeka.com - Pemerintah pusat menggelar rapat terbatas yang terdiri beberapa menteri kabinet Indonesia Maju dan pengamat tata kota, Yayat Supriana terkait revitalisasi monas di Kantor Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta Pusat. Namun dalam rapat tersebut tidak mengundang Pemprov DKI Jakarta. Sebab menurut Yayat akan membentuk rekomendasi untuk perbaikan yang lebih baik.

"Saya kira di sini rapat internal dulu ya, di tingkat pemerintah pusat. Karena Pemprov kan sudah jalan dengan rencananya ya kan. Jadi artinya rekomendasi apa yang diputuskan, merupakan bentuk perbaikan," kata Yayat sebelum melakukan rapat di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (27/1).

Nantinya kata dia, hasil rapat tersebut jadi rekomendasi yang akan diberikan kepada Pemprov DKI. Hal tersebut kata dia untuk membentuk sinergritas antara pemerintah pusat dan daerah serta pembelajaran untuk menaati peraturan.

"Apa sih yang disarankan oleh pemerintah pusat terkait yang sudah direncanakan oleh Pemprov DKI," ungkap Yayat.

DKI Baru Ajukan Izin Jumat Lalu

Sebelumnya Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Heru Hermawanto telah mengajukan izin revitalisasi kawasan Monas kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Pengajuan izin itu, kata dia, diserahkan pada Jumat, 24 Januari 2020.

"Sudah (diajukan soal izin) bareng Pak Sekda," kata Heru di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (27/1).