Pemerintah Kota Bandung gagal raih WTP dari BPK

Merdeka.com - Pemerintah Kota Bandung gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun yang membuat Pemkot Bandung gagal meraih WTP tahun ini karena masih ada beberapa masalah terkait pencatatan piutang sewa tanah.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa mengatakan, jika dilihat dari perkembangan pelaporannya, Pemkot Bandung sudah banyak kemajuan. Namun, ada beberapa poin yang membuatnya tidak cukup meraih WTP.

"Ada beberapa kontrak penyewaan tanah yang kita tidak dapat yakini kewajarannya karena sampai hari ini tidak ada pembaruan kontrak," katanya saat ditemui di Kantor BPK Perwakilan Jabar, Jalan Moh. Toha, Kota Bandung, Rabu (30/5).

"Dasar pencantuman piutang enggak ada, berapa nilainya, berapa lama dan sebagainya enggak ada," Arman menambahkan.

Selanjutnya, terkait asset tetap yang tersisa Rp 694 miliar disajikan tidak berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar. Aset tanah peralatan, mesin, gedung, bangunan dan jalanan irigasi jaringan senilai Rp 430 miliar tidak diketahui keberadaannya.

"Perlu saya tegaskan, (aset) Ini belum tentu ga ada. Cuman ketika sampai akhir pemeriksaan kita tidak menerima (laporan rinci)," terangnya.

Sebenarnya, dalam kasus seperti ini BPK ada kewenangan mengoreksi laporan. Hanya saja, pemerintah daerah harus memberikan data berapa nilai aset atau nilai piutang. Namun, upaya itu pun tidak bisa ditempuh karena dinas terkait tidak bisa menunjukkan data yang dibutuhkan.

Poin terakhir adalah terkait utang jangka pendek lainnya. Arman mengatakan ada sebagian dari saldo jangka pendek yang tidak dilengkapi rincian. "(Laporan tanpa rincian) Ini belum tentu salah. tapi setiap laporan itu harus ada rinciannya," imbuhnya.

"Sehingga kami bisa memverifikasi, apakah wajar tidak utang ini. Tapi, ya lagi-lagi, ketika datang ke satker (satuan kerja) bersangkutan (di Pemkot Bandung), kami sama tidak bisa mendapatkan bukti," pungkasnya.

Dengan catatan ini, Arman menyatakan bahwa setidaknya selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Kota Bandung tidak pernah meraih WTP.