Pemerintah diminta prioritaskan pengadaan Alutsista karya anak negeri

Merdeka.com - Ketua Harian Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional Mayjen (Purn) Jan Pieter Ate mengatakan, negara tidak perlu ragu dengan kemampuan produksi industri pertahanan swasta nasional.

"Terbukti, industri pertahanan swasta sudah mampu membuat produk seperti pesawat tanpa awak, kendaraan taktis, kapal perang, hingga bom," kata Jan Pieter dikutip dari Antara, Rabu (14/2).

Dia mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan yang harus digunakan agar devisa negara bisa mengalir ke dalam negeri, artinya penyerapan tenaga kerja dan kebutuhan TNI-Polri hasil karya anak bangsa.

Menurut dia, apabila produk alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat (alpalhankam) lokal bisa diserap secara optimal oleh pengguna dalam negeri, maka akan terjadi efek berantai yang dahsyat.

"Mulai dari penghematan devisa, sampai perkembangan industri. Keinginan ini sejalan dengan dukungan yang telah diberikan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang menginginkan pemerintah perlu memprioritaskan pengadaan alutsista untuk kebutuhan TNI-Polri yang berasal dari dalam negeri," ujarnya.

Dewan Penasihat Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, komitmen DPR tersebut menjadi angin segar bagi industri pertahanan (inhan) swasta nasional. Dia mengatakan, saat ini masih ada ruang terbuka yang cukup luas bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) untuk memenuhi kebutuhan alpalhankam dalam negeri, dalam hal pengadaan maupun pemeliharaan.

"Ruang gerak industri pertahanan swasta nasional bisa diakomodasi dengan menyandarkan pada Undang-Undang 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, khususnya pasal 43 dan 44 yang menyatakan pengguna wajib menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan produksi dalam negeri," katanya.

Menurut dia, di luar itu ada juga peluang yang masih bisa dioptimalkan potensinya, yakni bila industri pertahanan swasta diberi ruang sebagai pemandu utama atau "lead integrator" yang menghasilkan alutsista dan mengintegrasikan semua komponen utama, pendukung, atau bahan baku hingga menjadi alat utama.

Connie melihat, pasar kebutuhan alpalhankam dalam negeri masih juga menyisakan banyak ruang yang bisa diisi oleh BUMS, itu bisa dirujuk dari besarnya anggaran dana PDN/pinjaman dalam negeri yang dialokasikan pemerintah yang mencapai Rp 15 triliun untuk periode 2015-2019.

Namun tingkat penyerapannya masih sangat kecil, hingga tahun ini masih tersisa Rp 9 triliun. "Ini menandakan, masih ada banyak kebutuhan yang belum terpenuhi, padahal ada banyak cara untuk pemenuhannya, namun tidak tergarap secara optimal," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa tujuan negara mendukung industrialisasi pertahanan keamanan adalah untuk memungkinkan pembangunan kemampuan pertahanan keamanan yang berkelanjutan. Menurut dia, dengan kemandirian dalam memproduksi alat perlengkapan militer maupun juga pemeliharaan, maka tingkat kesiapan negara akan semakin mantap.

"Selain itu, industrialisasi pertahanan juga akan membantu pertumbuhan ekonomi, menjadi poros bagi arah pengembangan inovasi dan teknologi, serta meletakkan dan memperkokoh landasan bagi industri nasional," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan dukungannya agar Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) menguasai industri pertahanan dalam negeri, untuk memasok kebutuhan peralatan pertahanan bagi TNI dan Polri.

"Intinya DPR mendorong perkumpulan ini bisa bergerak maju dan menguasai peralatan pertahanan yang dibutuhkan Polri dan TNI," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet usai menerima perwakilan Pinhantanas di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dia mengakui belum mengetahui secara pasti jumlah anggaran yang disediakan negara untuk meningkatkan dan memperbarui alat utama sistem senjata (alutsista).

Namun Bamsoet mendengar, dana yang dianggarkan negara untuk peningkatan alutsista jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah sehingga harus dimaksimalkan untuk tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan dalam negeri.

"Untuk TNI saja dengar mencapai Rp 100 triliun. Saya kurang tahu untuk Polri, tapi kira-kira di atas Rp 70 triliun untuk Polri," ujarnya, Bambang yang juga politisi Partai Golkar itu menilai, negara perlu memprioritaskan pengadaan alutsista bagi TNI dan Polri kepada industri dalam negeri, baik swasta ataupun BUMN.

Dia tidak setuju apabila prioritas pengadaan Alutsista justru didatangkan dari luar negeri karena negara harus berdayakan industri pertahanan lokal.

"Tapi produsen dalam negeri juga harus bisa bersaing kualitasnya dengan kualitas impor," katanya.