Pembangunan Toilet Sekolah Diselidiki KPK, DPRD Bekasi Akui Ada Kejanggalan

Merdeka.com - Dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan ratusan toilet sekolah di Kabupaten Bekasi masih ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). DPRD Kabupaten Bekasi mendukung langkah lembaga antirasuah dan mengakui ada kejanggalan pada proyek itu.

"DPRD Kabupaten Bekasi mendukung penelusuran KPK untuk mengurai beberapa kejanggalan pembangunan toilet AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Muhamad Nuh, Jumat (29/10).

Nuh mengakui ada kejanggalan pada pembangunan ratusan toilet yang dianggarkan pada 2020 itu. Salah satunya, kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan pagu anggaran.

"Ya sangat janggal dari kualitas bangunan dibanding pagu yang wah (mahal)," kata Nuh.

Disinggung sudah berapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diperiksa KPK terkait kasus ini, Nuh mengaku tidak mengetahuinya. Namun dari informasi yang beredar, ada beberapa orang pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi yang sudah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Begitu pula dengan pihak eksekutif.

"Pastinya DPRD tidak mengetahui siapa saja yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh KPK, baik legislatif maupun eksekutif, maupun para kontraktor toilet AKB," ucapnya.

Sebanyak 488 toilet AKB yang dibangun di berbagai sekolah dasar menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi 2020. Total nilainya mencapai Rp98 miliar.

Masing-masing pembangunan toilet di sekolah dasar nilainya berbeda. Namun rata-rata pembangunan satu toilet menghabiskan anggaran sekitar Rp190 juta.