Merdeka.com - Kasubdit Direktorat Penegakan Hukum pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno berdalih uang Rp 6 miliar yang diterima dari Ramapanicker Rajamohanan Nair untuk keperluan pribadi. Dia juga membantah uang tersebut sebagai alat suap terhadap hakim Mahkamah Konstitusi menyusul adanya uji materil tentang undang-undang tax amnesty.

"Ya kepentingannya untuk ngamanin supaya program itu bisa membuat tenang mereka yang sudah ikut tax amnesty. Untuk program kegiatan, jadi bukan untuk orang," ujar Handang seusai menjalani pemeriksaan di KPK, Selasa (21/3).

Sebelumnya pada sidang kasus tindak pidana suap dengan terdakwa Rajamohanan Nair, Handang hadir memberikan keterangannya di hadapan majelis hakim Tipikor, Jakarta Pusat.

Saat itu Handang mengakui uang Rp 6 miliar tersebut akan digunakan untuk uji materiil Nomor 11 Tahun 2016 tentang tax amnesty. Meski pada awalnya dia membantah uang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana suap.

Jaksa KPK pun membacakan berita acara pemeriksaan milik Handang saat penyidikan di KPK. Disebutkan penerimaan uang oleh Handang dari Rajamohanan rencananya akan diberikan ke Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi melalui ajudannya Andreas Setiawan untuk memenangkan gugatan uji materil di Mahkamah Konstitusi tentang tax amnesty.

Kemudian, usai menerima uang tersebut Handang disebutkan mencari pihak penggugat dan hakim yang menangani gugatan tersebut. Dia berdalih uang tersebut untuk melakukan seminar kajian hukum.

"Saya melaksanakan kajian hukum masalah tax amnesty. Bukan berarti saya serahkan uang ke MK," jelasnya.