PBNU: Solusi Dua Negara 'Nonsens' Jika Palestina Tak Diakui sebagai Satu Kesatuan, Ini Alasannya!

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak komunitas internasional untuk mengakui Palestina sebagai satu negara kesatuan. Pernyataan ini disampaikan PBNU pada Jumat (11/10) di Jakarta. Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf, menekankan bahwa fokus pada solusi dua negara menjadi tidak relevan tanpa pengakuan tersebut.

Desakan ini muncul sebagai respons terhadap rencana penarikan pasukan Israel dari Gaza. Penarikan tersebut merupakan bagian penting dari rencana gencatan senjata yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. PBNU menegaskan pentingnya menghentikan kekerasan terlebih dahulu sebelum membahas isu keadilan.

Staquf berpendapat bahwa kerangka solusi dua negara cacat jika dunia gagal melihat Palestina sebagai entitas yang kohesif. Pandangan ini akan menjadi arah perjuangan PBNU ke depan bagi rakyat Palestina. Ia juga menyerukan agar perhatian tidak hanya tertuju pada Gaza, tetapi juga Tepi Barat.

Solusi Dua Negara Dinilai Tidak Relevan Tanpa Persatuan Palestina

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa diskusi mengenai solusi dua negara tidak akan berarti. Hal ini berlaku jika komunitas internasional tidak mampu melihat Palestina sebagai satu negara kesatuan. "Tidak ada gunanya membahas solusi dua negara jika kita tidak bisa melihat Palestina sebagai satu negara kesatuan," ujarnya.

Staquf menambahkan bahwa pandangan ini akan menjadi arah perjuangan PBNU ke depan untuk rakyat Palestina. PBNU berpandangan bahwa pengakuan terhadap integritas wilayah Palestina adalah fundamental. Tanpa dasar tersebut, upaya perdamaian akan terus menemui jalan buntu.

PBNU mengapresiasi penghentian kekerasan di Gaza. "Biarkan kekerasan berhenti dulu, tidak ada lagi orang yang terluka, apalagi terbunuh," kata Staquf. Ia menekankan bahwa mengakhiri kekerasan adalah prioritas utama saat ini, sementara masalah keadilan dapat ditangani kemudian.

Desakan PBNU untuk Memperluas Fokus ke Tepi Barat

Selain Gaza, PBNU juga mendesak komunitas internasional untuk memperluas fokusnya ke Tepi Barat. Staquf menyoroti bahwa tindakan penganiayaan juga terjadi secara parah di wilayah tersebut. "Jangan hanya fokus pada Gaza, tetapi juga Tepi Barat, karena tindakan penganiayaan juga terjadi secara parah di sana," tegasnya.

PBNU menekankan bahwa Palestina harus dilihat sebagai satu entitas yang utuh. Pandangan ini penting untuk memahami akar permasalahan konflik secara komprehensif. Perlakuan terhadap Tepi Barat dan Gaza sebagai bagian terpisah dapat mengaburkan gambaran keseluruhan.

Integrasi pandangan terhadap seluruh wilayah Palestina akan membantu dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk mewujudkan Palestina sebagai satu negara kesatuan. PBNU berharap komunitas global dapat mengadopsi perspektif ini.

Latar Belakang Penarikan Pasukan dan Kesepakatan Gencatan Senjata

Penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza dimulai secara bertahap pada Jumat. Proses ini diperkirakan selesai dalam waktu 24 jam, dengan pasukan bergerak ke garis batas yang disepakati. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman Presiden Trump pada Kamis.

Trump mengumumkan bahwa Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama gencatan senjata. Kesepakatan tersebut juga mencakup rencana pertukaran tahanan. Perjanjian ini dicapai melalui pembicaraan tidak langsung di Sharm el-Sheikh, Mesir.

Delegasi dari Turki, Mesir, dan Qatar memediasi perundingan tersebut di bawah pengawasan Amerika Serikat. Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan hampir 67.200 warga Palestina. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak, menyebabkan Gaza hampir tidak layak huni akibat kerusakan parah.

Sumber: AntaraNews