Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PBNU: Membela negara wajib hukumnya

PBNU: Membela negara wajib hukumnya KH Said Aqil Siradj. merdeka.com

Merdeka.com - Nahdlatul Ulama (NU) memperingati hari lahir ke-88 di Gedung PBNU Jakarta. Dengan tema setia menjaga NKRI, NU berjanji akan mengawal keutuhan negara Indonesia. Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang memimpin langsung perayaan harlah mengatakan, secara geografis dan politik, NU juga bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan NKRI.

"Keutuhan NKRI harus tetap dijaga, tidak hanya secara geografis, tapi secara politik, ekonomi dan budaya Indonesia kembali menjadi negara yang berdaulat," kata Said Aqil dalam sambutannya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (31/1)

Lebih lanjut Said mengatakan, untuk menjaga keutuhan NKRI ini, sarana paling tepat adalah Pancasila. Karena menurut dia, ideologi negara Pancasila dengan Falsafah Bhineka Tunggal Ika merupakan tali pengikat keragaman bangsa ini.

"Bagi NU membela NKRI dan Pancasila merupakan keharusan politik untuk menjaga kesatuan dan kedamaian negeri ini dan sekaligus merupakan kewajiban syari membela negara wajib hukumnya," tegas dia.

Dia juga mengungkapkan, komitmen ini akan terus dijaga sampai NU berusia satu abad nanti. "Komitmen atau kesetiaan ini perlu terus ditegaskan hingga NU genap berusia satu abad nanti," ujar dia.

Dalam acara ini, hadir juga para tokoh-tokoh politik nasional. Di antaranya, Ketua DPR Marzuki Alie, Sekjen PPP Romahurmuziy, mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi , Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz serta sejumlah petinggi PBNU lainnya.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Bahlil Ingatkan Tak Ada Partai Politik yang 10 Tahun Lebih Berkuasa
Bahlil Ingatkan Tak Ada Partai Politik yang 10 Tahun Lebih Berkuasa

Dari pergantian pemimpin itu, partai pengusung yang berkuasa juga berganti.

Baca Selengkapnya
Ketua PBNU Berharap Ramadan Bisa Turunkan Tensi Politik
Ketua PBNU Berharap Ramadan Bisa Turunkan Tensi Politik

Bulan Ramadan harus jadi momentum untuk meningkatkan kesabaran dan pengendalian diri

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
PBNU Nonaktifkan 63 Caleg dan Timses Capres, Termasuk Khofifah dan Yenny Wahid
PBNU Nonaktifkan 63 Caleg dan Timses Capres, Termasuk Khofifah dan Yenny Wahid

Amin Said mengamini, sebelum resmi dinonaktifkan, mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti sejak ada penetapan dari KPU.

Baca Selengkapnya
PBNU Tetapkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh Pada 12 Maret 2024
PBNU Tetapkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh Pada 12 Maret 2024

Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024

Baca Selengkapnya
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat

Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat

Baca Selengkapnya
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya