PBNU: Membela negara wajib hukumnya
Merdeka.com - Nahdlatul Ulama (NU) memperingati hari lahir ke-88 di Gedung PBNU Jakarta. Dengan tema setia menjaga NKRI, NU berjanji akan mengawal keutuhan negara Indonesia. Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang memimpin langsung perayaan harlah mengatakan, secara geografis dan politik, NU juga bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan NKRI.
"Keutuhan NKRI harus tetap dijaga, tidak hanya secara geografis, tapi secara politik, ekonomi dan budaya Indonesia kembali menjadi negara yang berdaulat," kata Said Aqil dalam sambutannya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (31/1)
Lebih lanjut Said mengatakan, untuk menjaga keutuhan NKRI ini, sarana paling tepat adalah Pancasila. Karena menurut dia, ideologi negara Pancasila dengan Falsafah Bhineka Tunggal Ika merupakan tali pengikat keragaman bangsa ini.
"Bagi NU membela NKRI dan Pancasila merupakan keharusan politik untuk menjaga kesatuan dan kedamaian negeri ini dan sekaligus merupakan kewajiban syari membela negara wajib hukumnya," tegas dia.
Dia juga mengungkapkan, komitmen ini akan terus dijaga sampai NU berusia satu abad nanti. "Komitmen atau kesetiaan ini perlu terus ditegaskan hingga NU genap berusia satu abad nanti," ujar dia.
Dalam acara ini, hadir juga para tokoh-tokoh politik nasional. Di antaranya, Ketua DPR Marzuki Alie, Sekjen PPP Romahurmuziy, mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi , Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz serta sejumlah petinggi PBNU lainnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaDari pergantian pemimpin itu, partai pengusung yang berkuasa juga berganti.
Baca SelengkapnyaBulan Ramadan harus jadi momentum untuk meningkatkan kesabaran dan pengendalian diri
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaAmin Said mengamini, sebelum resmi dinonaktifkan, mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti sejak ada penetapan dari KPU.
Baca SelengkapnyaPengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat
Baca SelengkapnyaPNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca Selengkapnya