Pastikan tepat sasaran, pencairan bansos PKH dipantau Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat secara langsung proses pencairan bansos PKH nontunai di Pendopo Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kabupaten Ciamis, di tahun 2017 memperoleh kucuran dana bansos senilai Rp 175,07 miliar.

Penyerahan itu didampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, dan Kepala Kantor Staff Presiden Teten Masduki. Itu dilakukan agar Jokowi memastikan penyaluran bansos secara nontunai berjalan lancar dan tepat sasaran.Pemantauan itu dilakukan Sabtu kemarin.

Bantuan tersebut terdiri dari PKH nontunai, beras sejahtera (Rastra), Bansos UEP-KUBE, Bantuan Keserasian Sosial, Bansos Disabilitas, dan Bansos Lanjut Usia."Uang bansos jangan digunakan untuk beli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan nanti akan dicabut," ungkap Jokowi.

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 1.890.000 dapat diambil dalam empat tahap.Dalam kesempatan tersebut Jokowi menyaksikan.Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu hamil, anak balita dan anak-anak sekolah dasar. Jokowi menjelaskan aturan mengonsumsi makanan tambahan berupa biskuit.

"Tolong agar bermanfaat bagi anak-anak kita, baik yang masih dalam kandungan, yang sudah lahir, maupun yang sudah sekolah agar gizi anak-anak kita terpelihara karena ke depan nanti 10 tahun 20 tahun yang akan datang persaingan kita sangat ketat sekali," ujarnya.

Sementara itu, ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku bersyukur atas cairnya dana PKH tersebut. Mengingat tidak lama lagi akan memasuki tahun ajaran baru."Uangnya mau saya pakai untuk beli baju sekolah, buku tulis, sama sepatu anak. Alhamdulillah, cairnya tepat saat kebutuhan anak sekolah banyak sekali," ungkap Titin (38) warga Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya.

Titin mengatakan, ini adalah kali pertama Ia memiliki rekening bank sekaligus ATM. Menurutnya, meskipun membingungkan namun Ia merasa penyaluran bansos ini jauh lebih mudah dan simple. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dipersilakan mengelola sendiri bansos yang diberikan. Apakah mau diambil semua atau ada yang ingin disisakan dalam rekening untuk ditabung.

Senada dengan sebelumnya, Fitri (35) warga Kecamatan Sadananya menuturkan meskipun bantuan yang diberikan pemerintah nilainya kecil, namun dianggap sangat membantu. Utamanya dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak.

Sementara itu, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa penyaluran bansos secara nontunai merupakan terobosan besar pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kendala timbul seperti saat bansos disalurkan secara tunai. Lewat nontunai, pemerintah berharap bansos memenuhi prinsip ketepatanyaitu tepat sasaran, tepat jumlah,tepat waktu dan tepat administrasi.

"Ini juga merupakan langkah transformasi yang strategis karena sasaran program keuangan inklusi adalah kelas bawah yang kerap belum melek industri keuangan perbankan," kata Khofifah dalam keterangannya.

Diungkapkan, efektivitas inilah yang mendorong Pemerintah menambah luas jangkauan penerima PKH. Bila ditahun 2017 hanya sekitar 6 juta KPM, maka tahun 2018 akan ditambah sehingga menyentuh angka 10 juta penerima.