Panja Mafia sidak perusahaan pengemplang pajak
Merdeka.com - Sejak kasus Gayus Tambunan dilimpahkan ke pengadilan, Panja Mafia Hukum Komisi III DPR seolah tidur panjang. Padahal di awal pembentukannya Panja tersebut mendapat sorotan publik.
Namun Panja Mafia Hukum berjanji akan segera membuat gebrakan baru lagi terkait dengan adanya mafia hukum dan mafia pajak. Minggu depan panja akan menyambangi perusahaan yang diduga sebagai pengemplang pajak.
"Minggu depan kita akan sidak ke perusahaan yang kita duga ngemplang pajak," ujar anggota Panja Mafia Hukum Nasir Jamil kepada merdeka.com, Jumat (2/3).
Nasir enggan menyebutkan perusahaan yang akan dibidik oleh Komisi III DPR tersebut. "Soal perusahaan mana belum disampaikan, kan sidak namanya," terang wakil ketua Komisi III DPR ini.
Selain untuk menyelidiki dugaan adanya pengemplangan pajak, sidak juga bertujuan membangunkan Panja Mafia Hukum yang selama ini tidur. Hal ini dikarenakan kasus mafia terutama di sektor pajak masih saja terjadi.
"Ini sekaligus uji nyali untuk Panja, berani tidak membongkar skandal mafia hukum dan pajak," imbuh politisi PKS ini.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Problematika kian pelik dan hanya bisa diatasi dengan cara memberantas mafia penjual telur.
Baca SelengkapnyaAHY berjanji akan menindak tegas mafia tanah yang melawan hukum.
Baca SelengkapnyaPengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut dia, pasangan Ganjar-Mahfud menyadari salah satu kekhawatiran generasi muda soal ketersediaan lapangan pekerjaan.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin ini, isu yang mengemuka di daerah-daerah adalah kelangkaan pupuk.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku mengutamakan produk dalam negeri dan tidak harus serta merta melakukan impor.
Baca SelengkapnyaBertambahnya pabrik pupuk baru, akan memacu produksi pupuk sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta cermat bila menerima surat cinta terkait pembayaran pajak. Pasalnya, Ditjen Pajak tak ingin wajib pajak tertipu oleh modus penipuan.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut Provinsi Jawa Tengah merupakan markas besarnya.
Baca Selengkapnya