Optimalisasi Fasilitas Huntara: Satgas PRR Jawab Keluhan Penghuni Pascabencana

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai keluhan penghuni terkait kenyamanan hunian sementara (huntara). Keluhan ini datang dari pengungsi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kondisi hidup yang lebih baik bagi para korban bencana alam.

Salah satu permasalahan utama yang menjadi perhatian serius adalah kondisi suhu di dalam huntara yang masih dirasakan panas oleh sebagian besar penghuni. Untuk mengatasi masalah ini, Satgas PRR akan segera menyediakan kipas angin. Kipas angin diharapkan dapat membantu sirkulasi udara di dalam huntara.

Selain itu, Tito Karnavian juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Koordinasi ini bertujuan untuk menyempurnakan standar pembangunan huntara di masa mendatang. Fokus utama adalah kemungkinan penambahan alas atap agar hunian tidak terlalu menyerap panas matahari.

Satgas PRR, di bawah kepemimpinan Muhammad Tito Karnavian, secara proaktif merespons masukan dari masyarakat penghuni fasilitas huntara. Penyediaan kipas angin merupakan langkah konkret untuk mengurangi rasa gerah yang dialami. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap detail kenyamanan dasar para pengungsi.

Tito Karnavian menekankan pentingnya sirkulasi udara yang baik di dalam setiap unit hunian sementara. "Mereka juga akan dibantu kipas angin," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih layak huni.

Lebih lanjut, usulan penambahan alas atap pada standar pembangunan huntara menjadi prioritas. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir penyerapan panas berlebih dari seng atau material atap lainnya. Koordinasi dengan BNPB akan memastikan implementasi standar baru yang lebih baik.

Pemerintah melalui Satgas PRR terus melakukan evaluasi komprehensif terhadap berbagai model hunian sementara. Evaluasi ini mencakup fasilitas huntara yang dibangun oleh berbagai pihak, termasuk BNPB, Danantara, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Selain itu, model hunian berbasis gotong royong dari masyarakat dan organisasi relawan juga tidak luput dari perhatian.

Tito menjelaskan adanya perbedaan fasilitas yang ditawarkan oleh berbagai skema pembangunan huntara. Misalnya, huntara yang dibangun oleh BNPB tidak dilengkapi ranjang, namun memiliki dapur dan toilet pribadi. Hal ini memberikan privasi lebih bagi penghuni.

Sebaliknya, fasilitas huntara yang dibangun oleh Danantara dan KemenPUPR menyediakan ranjang dan kipas angin. Namun, fasilitas dapur dan kamar mandi cenderung bersifat komunal. Perbedaan ini menjadi bahan evaluasi untuk mencari model terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan dasar pengungsi secara optimal.

Pemerintah menargetkan seluruh pengungsi yang masih tinggal di tenda dapat segera berpindah ke hunian sementara atau menerima bantuan dana tunggu hunian (DTH). Target ambisius ini diharapkan dapat tercapai sebelum perayaan Idul Fitri 2026. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

Data terbaru menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah pengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari sekitar 11.000 orang pada minggu lalu, kini jumlahnya telah berkurang menjadi sekitar 6.000 orang. Penurunan ini adalah hasil dari upaya percepatan relokasi dan penyediaan fasilitas huntara.

"Dari minggu lalu 11.000-an, sekarang sudah 6.000-an. Target kita sebelum Idul Fitri mereka sudah masuk ke huntara atau menggunakan dana tunggu hunian," tutur Tito. Percepatan ini penting untuk memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi para korban bencana.

Sumber: AntaraNews