OJK Kalteng Perkuat Sinergi TPAKD Dorong Peningkatan Akses Keuangan Daerah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menekankan urgensi penguatan sinergi antar pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses keuangan daerah dalam rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Timur Semester I Tahun 2026.

Deputi Kepala OJK Kalteng, Andrianto Suhada, menyatakan bahwa forum TPAKD merupakan wadah strategis. Wadah ini penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan mitra strategis lainnya.

Kegiatan ini dilaksanakan di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, pada hari Selasa, 15 April. Tujuannya adalah untuk menyusun dan mengoptimalkan program ke depan serta mempererat kolaborasi dalam mendorong akses keuangan yang lebih luas.

Peran Strategis TPAKD dalam Inklusi Keuangan Global

Andrianto Suhada menjelaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan telah menjadi agenda global yang sangat penting. Berdasarkan kajian United Nations, inklusi keuangan memiliki keterkaitan erat dengan 13 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Keterkaitan ini mencakup pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, hingga pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, berbagai forum internasional seperti G20, APEC, OECD, World Bank, IMF, serta ASEAN juga menempatkan inklusi keuangan sebagai prioritas utama pembangunan. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya peran inklusi keuangan dalam skala global.

TPAKD memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam memperluas akses keuangan di daerah. Saat ini, TPAKD telah terbentuk di seluruh Indonesia, mencakup 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota. Ini menunjukkan jangkauan luas dan potensi besar TPAKD dalam memajukan akses keuangan daerah.

Optimalisasi Program dan Indikator Akses Keuangan Daerah

Andrianto Suhada juga menekankan pentingnya penyelarasan program TPAKD dengan kebijakan nasional dan daerah. Penyelarasan ini bertujuan agar pelaksanaannya lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, program yang dijalankan akan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya.

Salah satu instrumen acuan penting adalah Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Indeks ini mengukur tingkat akses keuangan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan. Indeks ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan serta evaluasi program di daerah.

Pada tahun 2025, berbagai program TPAKD telah menunjukkan hasil positif yang signifikan. Peningkatan akses pembiayaan terlihat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan berbagai produk keuangan lainnya. Capaian ini menunjukkan keberhasilan TPAKD dalam memfasilitasi kebutuhan finansial masyarakat.

Harapan untuk Sinergi Kuat dan Kesejahteraan Masyarakat

Melalui kegiatan rapat koordinasi ini, OJK Kalteng berharap terjalin sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan. Harapan ini mencakup pemerintah daerah, sektor perbankan, dan mitra strategis lainnya. Sinergi yang solid akan menjadi kunci keberhasilan program TPAKD ke depan.

Andrianto Suhada juga berharap tersusunnya program kerja yang tepat sasaran serta meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Program-program ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Andrianto Suhada. Pernyataan ini menegaskan visi besar TPAKD dalam menciptakan dampak positif yang luas bagi Kalimantan Tengah.

Sumber: AntaraNews