Mojokerto Rampungkan 10 Rekomendasi KPK dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Pemerintah Kota Mojokerto telah berhasil menyelesaikan seluruh 10 rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Penuntasan ini diumumkan langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, usai pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) bersama KPK di Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Rabu (26/11).

Proses tindak lanjut rekomendasi ini merupakan hasil kerja keras bersama sejak Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di KPK pada Agustus 2025. Dalam rakor tersebut, Wali Kota Ika Puspitasari hadir bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto.

Tidak hanya sebatas administrasi, Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK juga telah melakukan verifikasi langsung melalui cek lapangan di berbagai lokasi di Kota Mojokerto. Hal ini menunjukkan komitmen serius dalam memastikan setiap rekomendasi terlaksana dengan baik dan transparan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.

Tindak Lanjut Komprehensif Rekomendasi KPK

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa seluruh rekomendasi KPK telah ditindaklanjuti secara menyeluruh. "Ada 10 rekomendasi yang disampaikan KPK, dan hari ini dilakukan monev apakah 10 rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti," tutur Ika, mengutip pernyataannya.

Dalam sesi monev tersebut, setiap poin rekomendasi dibahas satu per satu untuk memastikan implementasinya. Respons positif dari KPK menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto telah mengikuti arahan dari Tim Korsubgah Wilayah 3 KPK dengan baik. Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Langkah-langkah perbaikan ini mencakup berbagai aspek penting dalam administrasi pemerintahan. Mulai dari transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik, semuanya menjadi fokus utama dalam implementasi rekomendasi tersebut. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan minim celah korupsi.

Penguatan Pencegahan Korupsi dan Verifikasi Lapangan

Selain tindak lanjut administrasi, Tim Korsupgah KPK juga melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran laporan. Proses cek lapangan ini menjadi bagian integral dari upaya penguatan pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Mojokerto. Verifikasi ini memberikan gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan.

Pemerintah Kota Mojokerto menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti rekomendasi tambahan yang mungkin muncul setelah pelaksanaan monev dan verifikasi lapangan. "Ini sifatnya pencegahan dan pembinaan," jelas Wali Kota Ika, menekankan bahwa seluruh proses ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mencegah korupsi.

Kolaborasi antara Pemerintah Kota Mojokerto dan KPK ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. Dengan adanya pengawasan dan bimbingan dari KPK, diharapkan praktik-praktik pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.

Sumber: AntaraNews