Moeldoko Tak Setuju TNI Boleh Berbisnis: Lah Nanti Gimana Urusan Kerjaannya?

Menurut Agus, aktivitas ekonomi kecil-kecilan yang dilakukan prajuritnya seharusnya tidak dikategorikan sebagai bisnis.

TB berharap UU TNI yang baru bisa menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam pemerintah.

Pegiat demokrasi hingga aktivis HAM membacakan petisi menolak Revisi UU TNI yang menilai agenda perubahan aturan itu mengembalikan dwifungsi TNI.

Penempatan militer baik anggota TNI maupun Polri aktif dianggap akan merusak sistem ketatanegaraan.

Maruli tidak melarang anggotanya menjadi ojek online selama tidak mengganggu tugas utama mereka sebagai prajurit

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyarankan agar TNI diperbolehkan berbisnis.

TNI sudah melakukan reformasi internal, baik dari segi struktur, doktrin hingga kultur atau budaya.

TNI meyakinkan bahwa penghapusan aturan larangan bisnis ini tidak akan mengganggu tugas pokok TNI.

Penghapusan aturan larangan bisnis, tidak akan mengganggu tugas pokok dari fungsi TNI.

Menurutnya, yang seharusnya dilarang adalah prajurit menggunakan institusi TNI untuk berbisnis.

Langkah ini mendapat respons beragam, termasuk usulan dari dalam tubuh institusi TNI.

Kota Singkawang kembali menunjukkan wajahnya sebagai kota tertoleran dengan harmonisasi perayaan Imlek, Cap Go Meh, dan Ramadhan Fair. Momentum ini diharapkan memperkuat Toleransi Singkawang dan ekonomi lokal.

Kolaborasi ini dimulai saat Nasirun melukis sebuah bulatan besar yang menggambarkan bumi yang penuh kerumitan.

Pertemuan itu akan berlangsung di Galeri Nasirun, Yogyakarta, Kamis (7/8).

Acara dihadiri sekitar 100 peserta dari kalangan bisnis, akademisi, diplomatik, dan seniman ini menjadi panggung dialog lintas budaya

Kepergian LG Energy Solution dari proyek rantai pasok baterai diperkirakan tidak akan memberikan dampak besar bagi industri kendaraan listrik di Indonesia.

Moeldoko yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Periklindo mendukung Gubernur Jawa Barat untuk menumpas tindakan premanisme.