Moeldoko sebut BPIP diperlukan untuk tangkal ancaman radikalisme
Merdeka.com - Besarnya gaji pejabat dan anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah tengah menuai pro kontra. Ditengah polemik itu, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI Moeldoko menilai keberadaan BPIP diperlukan untuk menangkal ancaman radikalisme yang merongrong bangsa saat ini.
"Jadi BPIP itu kalau masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, ancaman radikalisme semakin tinggi, saya rasa BPIP itu sangat diperlukan," kata Moeldoko seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/5).
Moeldoko enggan berkomentar lebih lanjut mengenai polemik gaji yang akan diterima pejabat dan anggota BPIP itu. Namun, menurutnya, penentuan besaran gaji telah disesuaikan oleh Menteri Keuangan.
"Jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu, jangan. Kalau yang jadi pertimbangannya itu besaran gaji, saya pikir ada standarnya. Itu jangan saya yang menjawab, Menteri Keuangan mungkin mempunyai standar. Saya enggak mau jawab," tegasnya.
Dia menuturkan, BPIP adalah lembaga strategis yang dianggap mampu melakukan pengarustamaan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui sosialisasi. Pihaknya pun sempat membicarakan upaya pengarustamaan Pancasila ini dengan baik melalui media.
"Saya sudah beberapa kali rapat dengan tim BPIP untuk mengarustamakan ini agar lancar. Jangan termakan opini-opini lain yang diduga ada upaya-upaya tertentu untuk melemahkan lembaga ini agar tidak berfungsi dengan baik," ungkapnya.
"Justru saya selaku Kepala Staf Kepresidenan, berusaha beberapa kali pertemuan dengan Pak Yudi Latif untuk membicarakan bagaimana mengarustamakan Pancasila ini," sambung mantan Panglima TNI ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Dikutip setneg.go.id, Perpres yang diteken Jokowi pada 23 Mei 2018 lalu menyebut gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP sebesar Rp 112.548.000. Jabatan tersebut diemban oleh Megawati Soekarnoputri.
Sementara itu, untuk Anggota Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji Rp 100.811.000. Ada delapan anggota BPIP. Mereka adalah Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.
Sedangkan, Yudi Latif sebagai Kepala BPIP digaji sebesar Rp 76.500.000 serta wakilnya mendapat Rp 63.750.000. Untuk tingkat Deputi mendapatkan pendapatan sebesar Rp 51.000.000 dan staf khusus diberikan gaji Rp 36.500.000.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Refleksi Akhir Tahun 2023, BPIP Terus Konsisten Bumikan Pancasila
BPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaBPIP: Bangsa Ini Sudah Biasa Bertindak dengan Menghargai Perbedaan
Dengan perilaku toleransi tinggi, Indonesia diyakini kebal dengan serangan paham radikal terorisme ingin pecah belah NKRI.
Baca SelengkapnyaAhok: Saya Petugas Partai, Karena Kader yang Dilatih
PDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepala BPIP Ajak Mahasiswa Jadi Pelopor Penjaga Demokrasi di Pemilu 2024
Menurutnya mahasiswa memiliki peran penting terutama sebagai penguat moral juga sebagai penjaga nilai.
Baca SelengkapnyaJabat Tangan di Istana, AHY Bicara Hubungannya dengan Moeldoko
Menteri AHY ungkap hubungannya dengan Moeldoko yang pernah berseteru terkait Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaPerangi Radikalisme dan Terorisme dengan Moderasi Beragama
Di tengah upaya membumikan toleransi pada keberagaman, kelompok radikal melakukan framing terhadap moderasi beragama.
Baca SelengkapnyaKepala BPIP Tekankan Pentingnya Kaderisasi Calon Pemimpin Berkarakter Pancasila
Kepala BPIP mengutarakan karena Program Paskibraka harus dilakukan secara terencana.
Baca SelengkapnyaRespons PDIP Soal Tiga Kali Prabowo Setuju dengan Gagasan Ganjar Saat Debat Ketiga Capres
Debat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Baca SelengkapnyaPeneliti SMRC Dorong PDIP, NasDem dan PKB Jadi Oposisi
Dibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat
Baca Selengkapnya