Moeldoko sebut BPIP diperlukan untuk tangkal ancaman radikalisme

Rabu, 30 Mei 2018 02:31 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Moeldoko sebut BPIP diperlukan untuk tangkal ancaman radikalisme UKP-PIP. ©setkab.go.id

Merdeka.com - Besarnya gaji pejabat dan anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah tengah menuai pro kontra. Ditengah polemik itu, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI Moeldoko menilai keberadaan BPIP diperlukan untuk menangkal ancaman radikalisme yang merongrong bangsa saat ini.

"Jadi BPIP itu kalau masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, ancaman radikalisme semakin tinggi, saya rasa BPIP itu sangat diperlukan," kata Moeldoko seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/5).

Moeldoko enggan berkomentar lebih lanjut mengenai polemik gaji yang akan diterima pejabat dan anggota BPIP itu. Namun, menurutnya, penentuan besaran gaji telah disesuaikan oleh Menteri Keuangan.

"Jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu, jangan. Kalau yang jadi pertimbangannya itu besaran gaji, saya pikir ada standarnya. Itu jangan saya yang menjawab, Menteri Keuangan mungkin mempunyai standar. Saya enggak mau jawab," tegasnya.

Dia menuturkan, BPIP adalah lembaga strategis yang dianggap mampu melakukan pengarustamaan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui sosialisasi. Pihaknya pun sempat membicarakan upaya pengarustamaan Pancasila ini dengan baik melalui media.

"Saya sudah beberapa kali rapat dengan tim BPIP untuk mengarustamakan ini agar lancar. Jangan termakan opini-opini lain yang diduga ada upaya-upaya tertentu untuk melemahkan lembaga ini agar tidak berfungsi dengan baik," ungkapnya.

"Justru saya selaku Kepala Staf Kepresidenan, berusaha beberapa kali pertemuan dengan Pak Yudi Latif untuk membicarakan bagaimana mengarustamakan Pancasila ini," sambung mantan Panglima TNI ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dikutip setneg.go.id, Perpres yang diteken Jokowi pada 23 Mei 2018 lalu menyebut gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP sebesar Rp 112.548.000. Jabatan tersebut diemban oleh Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, untuk Anggota Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji Rp 100.811.000. Ada delapan anggota BPIP. Mereka adalah Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Sedangkan, Yudi Latif sebagai Kepala BPIP digaji sebesar Rp 76.500.000 serta wakilnya mendapat Rp 63.750.000. Untuk tingkat Deputi mendapatkan pendapatan sebesar Rp 51.000.000 dan staf khusus diberikan gaji Rp 36.500.000. [noe]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini