Menteri Sosial Dorong Pendidikan Ramah Disabilitas, Soroti Akses dan Kesempatan Berjenjang

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyerukan realisasi pendidikan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Seruan ini disampaikan mengingat masih banyaknya individu dengan disabilitas yang menghadapi keterbatasan signifikan dalam melanjutkan jenjang pendidikan mereka.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Mensos Saifullah Yusuf saat berada di kantor Kementerian Sosial di Jakarta pada Kamis (13/11). Ia menyoroti bahwa banyak lulusan sekolah menengah pertama (SMP) penyandang disabilitas belum bisa melanjutkan ke tingkat lebih tinggi karena berbagai kendala yang ada.

Isu krusial ini menjadi perhatian bersama, di mana akses dan kesempatan pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial aktif mendorong berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif.

Tantangan Akses Pendidikan dan Peran Pemerintah Daerah

Mensos Saifullah Yusuf menekankan bahwa salah satu hambatan utama adalah kurangnya akses ke fasilitas pendidikan yang memadai. Banyak sekolah khusus penyandang disabilitas yang lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga menyulitkan proses belajar mengajar.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah dan provinsi untuk menyediakan lebih banyak ruang publik yang inklusif dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Ini termasuk perluasan kesempatan belajar yang dapat menjangkau lebih banyak individu.

"Kami mendorong pemerintah daerah dan provinsi untuk menyediakan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, karena sebagian sekolah mereka jauh dari rumah, sulit diakses, dan sebagainya. Ini adalah pekerjaan rumah kita ke depan," ujar Saifullah Yusuf.

Optimalisasi Data dan Kesempatan Kerja Inklusif

Selain infrastruktur, Menteri Sosial juga menyoroti pentingnya pencocokan data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN). Data yang akurat ini sangat vital untuk memetakan jumlah dan lokasi penyandang disabilitas di seluruh negeri, memungkinkan intervensi yang lebih optimal dan terarah.

Kementerian Sosial saat ini berkolaborasi erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mewujudkan DTSEN yang lebih presisi dan komprehensif. Data ini akan menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia, memastikan bahwa program bantuan dan dukungan dapat menyasar individu yang membutuhkan secara lebih tepat.

Menurut data dari BPS, per 31 Juli 2025, sebanyak 94,2 juta data keluarga di Indonesia telah berhasil diverifikasi dan terintegrasi ke dalam DTSEN. Akurasi data ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mendukung implementasi program-program inklusif secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Mensos juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas, termasuk dalam hal kesempatan kerja. Ia secara khusus mengimbau para pengusaha swasta untuk mengalokasikan kuota satu persen bagi karyawan penyandang disabilitas. Sementara itu, untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi pemerintah, kuota yang ditetapkan adalah dua persen, sebagai bentuk komitmen terhadap inklusi sosial dan ekonomi.

Sumber: AntaraNews